- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Mateng Pertahankan WTP Ketiga Kali
Mamuju Kareba1– Wakil Bupati Mamuju Tengah, HM Amin Jasa, menegaskan agar pengelolaan administrasi dan anggaran di Mamuju Tengah menjadi perhatian serius semua organisasi perangkat daerah [OPD] untuk mempertahankan status WTP.
“Selesai mengikuti kegiatan ini, saya minta agar bisa mengaplikasikan di kantor masinh-masing agar bisa pertahankan WTP ketiga kalinya,” ujar Wabup Amin Jasa, ketika membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Daerah di Asia Hotel Makassar, Jumat [8/2/2019].
Sekretaris Daerah, H Askary Anwar, turut mendampingi Wakil Bupati dalam Bimtek tersebut.
Seperti diketahui Mamuju Tengah sudah dua kali menerima status wajar tanpa pengecualian [WTP] dari BPK RI dalam hal pengelolaan anggaran dan administrasi.
“Saya berharap agar semua peserta serius dalam kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan hari ini,” pesan Wabup Amin Jasa.
Related Posts
0 comments