Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam

MAMUJU, Karebasatu – Dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Kolam Air Tawar di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) masih menjadi pertanyaan besar publik. Sudah lebih dari empat tahun kasus ini dilaporkan dan ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, namun belum ada hasil yang jelas. Gerakan Mahasiswa Menggugat Sulawesi Barat (GERAM Sulbar) pun menekan pihak penegak hukum agar tidak menunda-nunda lagi.

Desakan Mahasiswa: Proses Terlambat dan Tidak Transparan

Menurut Ketua GERAM Sulbar, Ongki Prayudi, kelambanan penanganan kasus ini menimbulkan kesan adanya ketidakseriusan penegakan hukum di tingkat daerah.

“Perkara ini sudah bergulir sejak tahun 2022, namun sampai detik ini belum menunjukkan titik terang. Kami menilai prosesnya sangat lamban dan kurang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Ongki.

Menurutnya, proyek yang seharusnya bermanfaat penyediaan air bersih warga Kalukku justru menjadi beban karena dugaan penyimpangan anggaran. Mahasiswa menegaskan bahwa keterlambatan penyelesaian kasus berpotensi menghilangkan jejak bukti dan melemahkan posisi negara dalam menuntut pertanggungjawaban.

Jejak Proyek dan Masalah yang Muncul

Proyek pembangunan kolam air tawar ini direncanakan untuk mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan air di wilayah Kalukku. Namun, sejak tahap pelaksanaan sudah muncul keluhan terkait kualitas bangunan yang dianggap tidak sesuai spesifikasi, serta dugaan selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pekerjaan.

Meskipun sudah ditangani Kejari Mamuju sejak awal 2022, belum ada penetapan tersangka maupun rilis resmi yang menjelaskan perkembangan penyidikan. Hal ini membuat masyarakat dan pengawas independen bertanya-tanya sejauh mana proses yang sudah ditempuh.

Sikap Kejari Mamuju Belum Jelas

Hingga berita ini disusun, pihak Kejaksaan Negeri Mamuju belum memberikan tanggapan resmi maupun penjelasan rinci mengenai hambatan yang terjadi selama penanganan kasus. Ketidakhadiran informasi terbuka ini memperkuat anggapan bahwa transparansi penanganan perkara korupsi di daerah masih perlu ditingkatkan.

Dampak Bagi Masyarakat dan Kepercayaan Publik

Keterlambatan kepastian hukum tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. GERAM Sulbar mengingatkan bahwa kasus ini menjadi ujian bagi kinerja Kejari Mamuju dalam menjaga akuntabilitas pembangunan di Sulawesi Barat.

“Kami berharap Kejari Mamuju tidak berhenti di tengah jalan. Hukum harus berjalan cepat dan tegas, agar pembangunan di Sulawesi Barat bersih dari praktik yang merugikan rakyat,” tegas Ongki.

Sampai saat ini, masyarakat dan pihak pengawas masih menunggu langkah konkret Kejari Mamuju untuk mengungkap fakta lengkap dan menetapkan tanggung jawab hukum atas proyek tersebut.#R1.

Related Posts

• 

  Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku 2022 Belum Berujung Jelas, Kejari Mamuju Diminta Terbuka  
  Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku 2022 Belum Berujung Jelas, Kejari Mamuju Diminta Terbuka  
• 

  Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan  
  Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan  
• 

  Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
  Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
• 

  Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
  Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi