- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengambil langkah awal yang krusial untuk membenahi sistem pendataan wilayah melalui Forum Satu Data yang digelar di Kantor Gubernur Sulbar pada Kamis, 18 Juni 2026.
Forum ini untuk menyatukan pemahaman dan membangun sistem data yang saling terintegrasi, mengalir dari level desa hingga ke tingkat provinsi. Langkah ini merupakan komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengajak seluruh pemangku kebijakan di enam kabupatenn bersama sama membuahkan data yang lebih berkualitas..
Kepala Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik (DiskominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengungkapkan bahwa langkah ini menjadi titik balik penting. Selama ini, sistem penyimpanan data di Sulbar dinilai belum maksimal karena belum saling terhubung satu sama lain.
“Selama ini sudah ada portalnya tetapi bersifat penyimpanan saja. Belum saling berhubungan dan membentuk agregat,” ujar Ridwan.
Untuk itu Ridwan menyatakan komitmen bersama pemerintah kabupaten menyamakan standardisasi format data di seluruh wilayah.
“Hari ini kita gagas untuk sepakati ke arah sana, melibatkan pemkab dimulai dengan daftar data yang seragam karena sistem tidak bisa jalan kalau daftarnya berbeda-beda,” tambahnya.
Langkah integrasi ini diperkuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar. Kepala Bapperida Sulbar, Amujib menegaskan bahwa forum ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan regulasi pendataan yang coba dimasifkan secara kolaboratif.
“Data-data itu mengalir dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai ke provinsi,” jelas Amujib.
“Kita menyadari bahwa yang bisa direncanakan adalah yang punya data. Tanpa data maka kita tidak akan bisa melakukan perencanaan,” pungkasnya. (Rls)
Related Posts
0 comments