- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
MAMUJU Karebasatu-, Sejumlah dugaan perkara hukum yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, Sulawesi Barat, hingga saat ini statusnya masih menggantung tanpa kejelasan yang memuaskan publik. Kondisi ini mendorong Aliansi Masyarakat Peduli Lita Malaqbi atau Alam Pelita Malaqbi Sulawesi Barat mendesak lembaga penegak hukum tersebut untuk bersikap terbuka dan transparan dalam setiap tahap penanganannya.
Ketua Alam Pelita Malaqbi, Muhammad Defri, menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara akuntabel agar tidak memicu spekulasi negatif di tengah masyarakat. Menurutnya, ketidakpastian proses hukum justru dapat merusak dan mencederai kepercayaan publik terhadap kinerja institusi kejaksaan.
“Saat ini masih banyak kasus yang tak ada kejelasan nasibnya. Jika dibiarkan, masyarakat akan mulai meragukan keadilan yang seharusnya ditegakkan,” ujar Defri kepada awak media, Senin (16/6/2026).
Secara khusus, Defri menyoroti satu proyek pembangunan yang diduga bermasalah, yaitu pembangunan kolam air tawar di Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada tahun anggaran 2022. Berdasarkan data yang dimiliki aliansi tersebut, proyek yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju itu memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp546.000.000.
Lebih lanjut, Defri mengungkapkan temuan yang dinilai cukup mencurigakan. Proyek dengan kode tender 4302289 tersebut diduga dikerjakan oleh oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju yang berinisial D. Dugaan keterlibatan unsur politisi dalam proyek pemerintah ini dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat penanganan kasus terkesan lambat dan berjalan tidak wajar.
“Sejumlah kasus yang ada di Mamuju, termasuk pekerjaan konstruksi di Dinas Kelautan dan Perikanan yang diduga dikerjakan oleh oknum anggota DPRD berinisial D ini, harus dijelaskan secara rinci kepada publik. Kami meminta Kejari Mamuju untuk membuka diri dan memberikan informasi yang valid mengenai sejauh mana proses hukum terhadap kasus ini berjalan,” tegas Defri.
Aliansi berharap Kejari Mamuju segera memberikan penjelasan resmi agar tidak timbul kesalahpahaman di masyarakat dan proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa intervensi pihak manapun.
Related Posts
0 comments