- Pemerintah Kabupaten Mamuju Diminta Tegakkan Perda Sampah, Sosialisasi Jadi Kunci Utama
- Dukung Kelancaran Upacara HKN, Disperkimtanhub Atur Lalu Lintas di Kawasan Kantor Gubernur Sulbar
- PERMAHI Mamuju Desak Propam Polda Sulbar Terus Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Kapolres Pasangkayu
- 26 Personil Satlantas Polresta Mamuju Siaga di Anjugan Manakarra
- Gubernur Sulbar Apresiasi Pengabdian Polri pada Panggung Gembira HUT Bhayangkara ke-80
- Dinas Perhubungan Mamuju Akan Tetapkan Ukuran Lahan Parkir Standar dan Adil
- Perketat Pengawasan Parkir, Dinas Perhubungan Ingin Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran
- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
Pemerintah Kabupaten Mamuju Diminta Tegakkan Perda Sampah, Sosialisasi Jadi Kunci Utama
MAMUJU KAREBASATU,– Pemerintah Kabupaten Mamuju didesak untuk segera memberlakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di sejumlah titik strategis dalam Kota Mamuju, Sulawesi Barat.
Permintaan ini disampaikan oleh Adam Ramadan, anggota Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Barat. Ia menegaskan, sebelum menindak tegas atau memasang baliho larangan, pihak dinas terkait wajib lebih dulu gencar menyosialisasikan isi aturan ini ke seluruh lapisan masyarakat.
“Sehingga secara bertahap kesadaran masyarakat akan tumbuh, dan mereka mau membuang sampah pada tempat yang memang telah disiapkan,” ujar Adam.
Ia juga menyayangkan kondisi kebersihan di ibu kota provinsi ini. “Bayangkan ini pusat pemerintahan Sulawesi Barat, tetapi masih banyak sampah dibuang sembarangan langsung ke tanah, selokan, maupun pinggir jalan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Adam mendesak pemberlakuan sanksi denda secara tegas bagi siapa saja yang ketahuan membuang sampah sembarangan di jalur dalam kota, area publik, dan sepanjang ruas jalan utama. Langkah ini dinilai efektif untuk menekan jumlah tumpukan sampah liar sekaligus menata wajah kota.
Perda Nomor 2 Tahun 2017 mengatur larangan membuang sampah ke saluran air, jalan, trotoar, lahan kosong, maupun pantai. Pelanggar bisa dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp50.000.000.
Related Posts
0 comments