- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
COVID-19 Sebabkan PHK Massal, BMI: Pemerintah Kurang Sigap
MAMUJU- Viralnya video yang berisis derai tangis pegawai Ramayana Depok akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di masa pandemi COVID-19, menuai respon dari Bintang Muda Indonesia (BMI). Organisasi sayap Partai Demokrat itu menilai, PHK massal yang terjadi di berbagai tempat disebabkan ketidaksigapan Pemerintah mengambil kebijakan.
“Kartu Pra Kerja yang dijanjikan Pemerintah memang ada. Kita tidak tahu bagaimana realisasinya. Tapi yang pasti, negara harus memberikan pertolongan. Sebab, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah azas negara kita,” ujar Farkhan Evendi melalui keterangan tertulis, Rabu (08/4).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) BMI itu meminta Pemerintah memperhatikan nasib buruh yang di PHK. Farkhan berharap Pemerintah memberikan jaminan hidup terhadap korban PHK massal tersebut.
Sumber media beritabaru.com.
Related Posts
0 comments