- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Abdul Rahim, Narasumber Dalam Diskusi Dengan Tema “Sulawesi Barat Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Stunting”
MAMUJU KAREBA1 -Wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Abdul Rahim selaku narasumber dalam diskusi dengan tema “Sulawesi Barat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting” yang diselenggarakan di D,Maleo Hotel, 20/01/2020.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat tersebut kembali mengajak Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk lebih memperbaiki lagi sistem Pemerintahan
Menurut dia Hasil riset Prakarsa, menunjukkan bahwa Indeks Kemiskinan dalam perspektif Multi Dimensi (kesehatan, Pendidikan, Standar Hidup) menempatkan Sulbar tertinggi (paling miskin) dari 34 Provinsi. Dan kaitannya persoalan Stunting, Sulbar berada diranking 2 (setelah NTT) tertinggi Nasional
Dengan posisi tertinggi Indeks kemiskinan multi Dimensi tersebut serta posisi nomor dua tertinggi dalam hal stunting, mengharuskan kita untuk melakukan pemetaan dengan cepat, tepat dan cermat, berdasarkan informasi prevalensi yang ada.
Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan program terintegrasi atau multi sektoral, harus dipotret sebagai urusan- tanggungjawab bersama melalui program kegiatan yang saling menguatkan di antara para OPD.
Related Posts
0 comments