- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
- Gebrak ini RINCIAN LENGKAP: Rp 210.000.000 – BIAYA OPERASIONAL PENEGAKAN PERDA
- POLRES MAMUJU GELAR SIDANG DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA TERKAIT KASUS PENGANIAYAAN DI SEL TAHANAN
- Penjurian Best HC Awards 2026, Pemprov Sulbar Unjuk Gigi Program Digitalisasi Daerah
- Aktivis Pemuda Desak Bupati Mamuju Evaluasi Oknum Satpol PP: Kinerja Dinilai Mandul & Tebang Pilih
- Hadiri Paripurna DPRD Sulbar, Sekprov: Kita Terima Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti
- Evaluasi Minggu ke-2 April 2026, Dinas Pangan Sulbar Dorong Integrasi Data dan Percepatan Kinerja
- Penipuan Online Kian Masif, Kominfo Sulbar Perkuat Edukasi dan Ajak Warga Gunakan SP4N-LAPOR!
- Perkuat Mutu Layanan, Deputi BPJS Kesehatan Lakukan Supervisi di RSUD Sulbar
DPRD Sulbar Dorong Perencanaan Berkualitas melalui Penyampaian Pokok Pikiran 2027
Mamuju – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Amalia Fitri bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, serta Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulbar Tahun 2027.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Andi Depu Lt.3 Kantor Gubernur Sulbar, Jum’at, 10 April 2026, dan dibuka oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, bersama Ketua TP PKK Sulbar Ny. Harsinah Suhardi.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Infrastruktur, Investasi, SDM dan Pengelolaan SDA yang Terintegrasi antara Pusat dan Daerah.” Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
Adapun prioritas pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan meliputi:
1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, dan sarana transportasi guna mendukung konektivitas antarwilayah.
2. Penguatan sektor pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, sektor pertanian, perikanan, serta pariwisata lokal.
4. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Sulbar menyampaikan bahwa DPRD telah menyerahkan pokok-pokok pikiran kepada Pemerintah Provinsi Sulbar dengan total 5.772 usulan yang berasal dari komisi-komisi dan anggota DPRD. Rinciannya meliputi:
1. Bidang Pemerintahan sebanyak 685 usulan.
2. Bidang Ekonomi dan Keuangan sebanyak 1.700 usulan.
3. Bidang Pembangunan sebanyak 789 usulan.
4. Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebanyak 2.598 usulan.
Menurutnya, seluruh usulan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap melalui Musrenbang ini akan lahir perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan,” ujar Amalia.
Kehadiran pimpinan DPRD dalam Musrenbang ini menunjukkan komitmen kuat lembaga legislatif dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah agar berjalan sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD demi mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. (Rls)
Related Posts
0 comments