- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar Rapat Evaluasi Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia
MA4MUJU Kareba1– Pemprov Sulbar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik (Kesbangpol) Sulbar melaksanakan rapat evaluasi pengembangan Indeks Demorkasi Indonesia (IDI) di Hotel Berkah, Selasa 21 November 2023.
Dilaksanakan juga diskusi dengan menghadirkan sejumlah pemateri seperti Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar Muslim Fattah, Perwakilan Bawaslu, Komisioner KPU Sulbar, dan Kepala BPS Sulbar.
Sekretaris Daerah diwakili oleh Staf Ahli Pemprov Sulbar Muhammad Hamzih mengatakan undang-undanh nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesehjateraan masyarakat.
“Diharapkan juga mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,” kata Hamzih.
Sementara itu, dalam perkembangan demokrasi di Sulbar perlu perhatian bersama seluruh elemen masyarakat Sulbar. Apalagi IDI setiap tahunnya dirilis.
“Ada beberapa menfaatnya diantaranya menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi, membantu perencanaan pembangunan politik, serta pemda dan masyarakat bisa mengambil langkah-langkah memperbaiki kinerja provinsi dimasa yang datang,” tambahnya.
BPS sudah merilis tahun 2023 IDI Sulbar sebesar 74,03 persen yang mengalami kenaikan 2,73 persen dengan tahun sebelumnya yang masuk kategori sedang.
“Perlu menjadi perhatian dari berbagai aspek mulai kesetaraan, kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi. Jadi mari kita lakukan tugas masing-masing bagaimana mestinya,” harapnya.
Termasuk, dirinya mengajak semua elemen masyarakat agar sama-sama mendukung BPS agar bisa bekerja dengan baik dalam mengumpulkan data-data demi kemajuan daerah.
Sedangakan, Plt Kepala Kesbangpol Sulbar H. Muhammad Yusuf Thahir menyampaikan kegiatan ini bertujuan dapat melihat tingkat perkembangan demokrasi atau menjadi alat pembanding antar daerah dalam memperoleh gambara IDI.
“Ini juga dapat menjadi bagian perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi dan termasuk sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan demokrasi,” tambahnya.
Dilaksanakan juga diskusi dengan menghadirkan sejumlah pemateri seperti Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar Muslim Fattah, Perwakilan Bawaslu, Komisioner KPU Sulbar, dan Kepala BPS Sulbar.
Turut, sejumlah peserta dari kalangan media, LSM, Kepala Kebanpol se Sulbar, dan organisasi perangkat daerah.(rls)
Related Posts
0 comments