Penjurian Best HC Awards 2026, Pemprov Sulbar Unjuk Gigi Program Digitalisasi Daerah

By Amrin Kareba1 on Selasa, 19 Mei 2026

MAMUJU – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Ridwan Djafar menjadi salah satu peserta dalam Best HC Awards 2026, lewat pertemuan virtual Selasa (19/5/2026).

Dihadapan Juri, Ia memaparkan potret perjalanan dan lompatan transformasi digital. ia menegaskan komitmen Pemprov Sulbar dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi, meski di tengah berbagai keterbatasan daerah.

Ajang bergengsi ini diuji oleh barisan juri pakar. Mulai dari Raden Wijaya Kusumawardhana ST MMIB (Staf Ahli Menteri Komdigi), dr Eng Hary Budiarto, M.Kom.IPM. (Kemenkomdigi), Budiawan Anggrahitono IR, MM-BA.T (Managing Partner KAM School Indonesia), hingga Riani Rachmawati, S.E., M.A., PhD (Konsultan Senior Lembaga Management Universitas Indonesia).

Ridwan secara terbuka mengawali penjelasannya dengan memperkenalkan diri serta kondisi riil geografis dan ekonomi Sulbar. Sebagai provinsi yang baru lahir 22 tahun lalu, provinsi ke -33 di Indonesia ini memilih bergerak perlahan namun pasti. Langkah ini diperkuat oleh visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang mengusung misi besar bernama ‘Sulbar Digital’. Sebuah target transformasi untuk menyatukan seluruh layanan pemerintah dan masyarakat ke dalam satu pintu.

“Jadi harapan pak gubernur itu bisa diasatukan dalam satu platform bersama yang disebut Sulbar Digital. termasuk layanan pemerintah maupun masyarakat,” ucap Ridwan.

Untuk memayungi gerakan ini, Pemprov Sulbar memulainya dari penguatan regulasi sebagai pondasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), disusul pembangunan infrastruktur jaringan antar-gedung yang menghubungkan enam kabupaten.

Namun, infrastruktur canggih tidak akan berdampak tanpa kesiapan manusianya. Di bawah komando Sekretaris Daerah Junda Maulana, dibentuk tim koordinasi yang mengawal sisi jaringan, aplikasi, multimedia, hingga tim pendamping SPBE di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang wajib bersertifikasi.

Strategi transformasi ini menyasar tiga lini utama: restrukturisasi organisasi lintas sektor, peningkatan kompetensi (upskilling) SDM serta menjadikan digitalisasi sebagai arsitektur organisasi.

Bergerak ke sektor riil, integrasi data kini dimulai dari level desa untuk menyokong potensi ekonomi hijau dan biru seperti pertanian, perkebunan, hingga kelautan. Di sisi lain, pemerintah juga terus memangkas kesenjangan akses internet, mengingat masih ada tantangan geografis yang tersisa.

”Kami masih ada 12 persen daerah blankspot,” ungkapnya.

Meski begitu, hasilnya mulai berbuah manis. Pemprov Sulbar sukses mengukur kompetensi digital terhadap 12 ribu personelnya dengan hasil kategori ‘Baik’. Kolaborasi bersama Kemenkomdigi juga berhasil melatih 504 ASN lewat Government Transformation Academy, membuka pelatihan mikro, hingga program Digital Leadership Academy (DLA) bagi para pejabat pemprov dan pemkab.

Kini, seluruh pengetahuan digitalisasi tersebut disimpan dalam wadah repositoring yang dapat diakses publik. Dampak konkretnya pun mulai terasa hingga peningkatan Indeks SPBE daerah.

Ridwan menutup pemaparannya dengan menekankan bahwa kunci dari seluruh pusaran teknologi ini ada pada manusianya. Hubungan koordinasi dengan kabupaten terus dipererat untuk memastikan kesiapan SDM di tingkat bawah.

“Kami terus berkoordinasi dengan kabupaten dengan menekankan pada pembangunan SDM, anggaran besar tidak akan banyak berpengaruh kalau SDM tidak siap, khususnya internal pemerintah, human capital menjadi kunci optimalisasi pelayanan publik, “ pungkasnya.(Rls)