- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
Wagub Hadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar
Mamuju Kareba1.com — Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar menghadiri rapat paripurna DPRD tentang pencabutan dan pergantian tata tertib baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemprov Sulbar dan Pemerintah Kabupaten Kota serta pembahasan reses penjaringan aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrasruktur di segala bidang.
“Saya berterimakasih atas kerja sama kita semua, walaupun kondisi kita sangat berat kita tetap terus bekerja demi daerah untuk rakyat ” sebut Enny Anggareni Anwar saat menyampaikan sambutan dalam acara rapat paripurna DPRD Sulbar , Jumat, 22 Februari 2018.
Ia juga menyampaikan, Pemprov Sulbar sedang melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 dalam hal perencanaan khususnya penyusunan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah Sulbar (RKPD) tahun 2020, dengan tema peningkatan sumber daya manusia dan daya saing wilayah untuk kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan, pihaknya mengupayakan agar perencanaan yang dirumuskan dapat sinkron dan selarasdengan perencanaan pembangunan Nasional sehingga dapat tercipta sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2020, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulbar tahun 2017-2022, kata Enny
Terkait reses atau penjaringan aspirasi masyarakat yang diperoleh para anggota DPRD Sulbar masa persidangan ke II tahun 2019 , merupakan hasil pelaksanaan forum konsultasi publik dan penelaan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD akan menjadi bahan dan masukan dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sulbar tahun 2020 yang kemudian akan dibahas secara bersama dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 nantinya.
” Seiring dengan hasil reses saya sudah mencatat dan saya akan menyampaikan kapada para pimpinan OPD di rapat-rapat selanjutnya kedepan, dan saya merasa semuanya dapat sinkron dan sejalan,”mantan anggota DPR RI itu
Ketua DPRD Sulbar, Fitri Amelia Aras mengatakan, proses tata tertib dprd sulbar sudah sesuai dengan peraturan tata tertib, berdasarkan proses pembahasan Pansus DPRD telah melakukan kunjungan kerja pansus dan rapat kerja pansus serta rapar-rapat kombinasi atau konsultasi dengan pihak terkait.
Kami berharap agar peraturan tata tertib yang deserahkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan fungsi dan tugas serta tanggung jawab sesuai tupoksinya,� sebut Amalia.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris DPRD Sulbar, Safaruddin, para anggota DPRD Sulbar, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan para tamu undangan.(farid)
Related Posts
0 comments