- Hadiri Paripurna DPRD Sulbar, Sekprov: Kita Terima Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti
- Evaluasi Minggu ke-2 April 2026, Dinas Pangan Sulbar Dorong Integrasi Data dan Percepatan Kinerja
- Penipuan Online Kian Masif, Kominfo Sulbar Perkuat Edukasi dan Ajak Warga Gunakan SP4N-LAPOR!
- Perkuat Mutu Layanan, Deputi BPJS Kesehatan Lakukan Supervisi di RSUD Sulbar
- Siaga Malam, UPTD Pengelola Darah Pastikan Ketersediaan Stok untuk Operasi Sesar dan Laparotomi
- Dukung Pembangunan Sektor Perkebunan Lebih Maju, Disbun Sulbar Ikuti Sosialisasi Pendanaan SDMP dan Penandatanganan PKS di Bogor
- Rakortekrenbang 2026, DKPPKB Sulbar Bahas Desk Bidang Kesehatan : Fokus pada Isu Prioritas Daerah
- Pemilihan Pengurus Forum Anak Sulbar 2026–2028, Sekda Tekankan Peran Anak sebagai Subjek Pembangunan
- Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, RSUD Sulbar dan UPTD Pengelola Darah Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Darah
- Sekda Sulbar Ingatkan OPD: Jangan Fokus pada Keterbatasan, Tapi pada Program yang Menyentuh Rakyat
” Seram ” Segel Kantor DPRD Majene
Majene Kareba1- Ratusan Mahasiswa Gabungan dari Berbagai kampus di Majene Mengatas namakan Solidaritas Perjuangan Rakyat Majene (SERAM) kembali melakukan aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang akan merampas ruang hidup rakyat Indonesia khususnya Sulawesi, Majene 8 Oktober 2020
Massa aksi yang menginap di kantor DPRD Majene, pada pagi harinya menyegel kantor DPRD Majene.
Aksi kali ini merupakan rangkaian dari aksi sebelumnya pada tanggal 7 Oktober 2020 tentang, penolakan terhadap UU Cipta Kerja Kemarin, Katanya
Menurut Humas aksi, Alfarhat Kasman, mereka melakukan penyegelan lantaran gedung ini dianggap tidak berguna, karena, DPR sudah sejak lama melahirkan berbagai kebijakan yang jauh dari esensi keadilan.
“kami menyegel kantor DPRD Majene, dikarenakan, selama ini, gedung ini telah menjadi sarang penyamun dan berkumpulnya tikus-tikus kantor yang telah melahirkan berbagai kebijakan yang sangat tidak pro terhadap rakyat, seperti halnya UU Cipta Kerja yang sangat jelas hanya diperuntukkan demi mengakomodir kepentingan oligarki dan para pemodal”
Lebih lanjut dia mengatakan dengan tegas, jika Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa hari yang lalu tidak segera dicabut, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar.
ia mengatakan “jika Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak segera dicabut, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar dan tentu akan melakukan mobilisasi terhadap grassroot atau masyarakat akar rumput seperti, petani, nelayan, hingga kaum miskin kota.
Landasan hukum membangun sistem ekonomi-politik ultraneoliberalisme di Republik Indonesia telah paripurna. Meski public luas menyatakan penolakannya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, hanya delapan bulan, sejak presiden menyerahkan Draft RUU Cipta Kerja kepada DPR, akhirnya mayoritas fraksi menyepakati lahirnya UU Cipta Kerja tepat pada 5 Oktober 2020.
Adapun tuntutan dari SERAM ialah, pertama : Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kedua; Tolak Pembangunan Water Front City Majene, ketiga; tolak Tambang Pasir Laut Kodingareng, keempat; Adili Perusahaan perusak lingkungan./AC
Related Posts
0 comments