- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
- Pembangunan Merata Jadi Fokus: SDK-JSM Siapkan Rp50 Miliar untuk Program Prioritas Kabupaten
- Tidak Main-Main! Gubernur SDK Bentuk Tim Khusus untuk Perangi Stunting dan Kemiskinan Dipimpin Wagub Salim S Mengga
- Tegas! Wagub Sulbar Mutasi 28 ASN Terlibat Perjalanan Dinas Fiktif: ‘Pelanggar Harus Tanggung Jawab!
- Ormas FPPS Mengecam Keras Tindakan RS Regional Sulbar yang Tolak Pasien Kritis Hingga Meninggal Dunia
- Halal Bihalal dan Harlah ke-65 PMII, Suhardi Duka Minta PMII Harus Jadi Pelopor Perubahan untuk Sulbar Maju
Dalam rangka sharing informasi terkait pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD
Mamuju Kareba1,- Komisi III DPRD Sulawesi Barat melaksanakan Kunjungan Kerja di Kantor DPRD Sulawesi Utara Dalam rangka sharing informasi terkait pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD. Kamis, 27 Juni 2024.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Sukri, SP bersama dengan beberapa Anggota Komisi III diantaranya, H. Damris, Darman Ardi, Sabar Budiman, H. Husain Haenur, H. Syarifuddin, Ebsan, dan Ambo Intang. Turut Hadir OPD Mitra Kerja Komisi III yaitu Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM dan Dinas Perkim Provinsi Sulawesi Barat.
Kunjungan yang berlangsung di Kantor DPRD Sulawesi Utara tersebut disambut hangat oleh Kabag persidangan, Jahja Paulus, M. Si dan Kabag keuangan, Fabiola Sumampou, SH, M.Si. Pertemuan ini bertujuan untuk sharing informasi terkait pelaksanaan dan proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD.
Dalam pertemuan ini, Ketua dan Anggota Komisi III berdiskusi bersama Kabag persidangan dan Kabag Keuangan DPRD Sulawesi Utara mengenai berbagai aspek penting dalam penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban APBD, termasuk mekanisme pengawasan, transparansi anggaran, serta upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Diskusi berjalan dengan penuh semangat dan diwarnai dengan berbagai pertanyaan serta saran konstruktif dari kedua belah pihak.
#Humas_DprdSulbar
Related Posts
0 comments