- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
- Pembangunan Merata Jadi Fokus: SDK-JSM Siapkan Rp50 Miliar untuk Program Prioritas Kabupaten
- Tidak Main-Main! Gubernur SDK Bentuk Tim Khusus untuk Perangi Stunting dan Kemiskinan Dipimpin Wagub Salim S Mengga
- Tegas! Wagub Sulbar Mutasi 28 ASN Terlibat Perjalanan Dinas Fiktif: ‘Pelanggar Harus Tanggung Jawab!
- Ormas FPPS Mengecam Keras Tindakan RS Regional Sulbar yang Tolak Pasien Kritis Hingga Meninggal Dunia
- Halal Bihalal dan Harlah ke-65 PMII, Suhardi Duka Minta PMII Harus Jadi Pelopor Perubahan untuk Sulbar Maju
Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
MAMUJU Kareba1 — Pemprov Sulbar melakukan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar membahas Persiapan Akhir Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Kantor Sementara Gubernur, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju, Senin 12 Februari 2024.
Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, rakor tersebut bertujuan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada pemilu serentak 2024.
“Persiapan kita masih ada dua hari melakukan kroscek, melakukan cipta kondisi dan mengajak masyarakat datang ke TPS dan terus bersama-sama menciptakan suasana aman, suasana tenang, suasana menggembirakan,” ucap Prof. Zudan.
Melalui forum itu, dalam rangka mitigasi potensi kerawanan, Pj.Gubernur Sulbar, Prof. Zudan telah mempersiapkan tim kesehatan untuk mengawal penyelenggaraan hingga selesainya proses perhitungan suara.
“Kita monitor bersama, tolong RSUD mengecek TPS, bekerjasama dinas di Kabupaten dan Kepala Puskesmas,”kata Prof. Zudan.
Selain itu, melalui Dinas Dukcapil, diarahkan untuk tetap membuka pelayanan hingga hari Pemungutan Suara. Hal itu untuk mengantisipasi kerawanan dari sisi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik.
“Ketertinggalan di Sulbar ini (belum memiliki e-KTP) itu 9 persen, jadi saya minta juga lembur. Buka pelayanan sampai hari H,” ungkapnya.
Berlangsungnya Rakor, masing-masing forkopimda menyampaikan situasi terkini tahapan pemilu, serta hal-hal yang perlu diantisipasi. Diketahui saat ini proses logistik pemilu masih terus bergerak, oleh Bawaslu mencatat 665 TPS masukkan indikasi rawan, termasuk didalamnya 381 tidak ada jaringan.
Terkait penggunaan KTP Elektronik, oleh KPU Sulbar menyebut, dua bentuk yang belum memiliki KTP yakni, Pemilih Pemula dan Pemilih Memenuhi Syarat namun belum memiliki KTP Elektronik .(rls)
Related Posts
0 comments