- Perketat Pengawasan Parkir, Dinas Perhubungan Ingin Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran
- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
MAMUJU Kareba1 — Pemprov Sulbar melakukan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar membahas Persiapan Akhir Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Kantor Sementara Gubernur, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju, Senin 12 Februari 2024.
Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, rakor tersebut bertujuan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada pemilu serentak 2024.
“Persiapan kita masih ada dua hari melakukan kroscek, melakukan cipta kondisi dan mengajak masyarakat datang ke TPS dan terus bersama-sama menciptakan suasana aman, suasana tenang, suasana menggembirakan,” ucap Prof. Zudan.
Melalui forum itu, dalam rangka mitigasi potensi kerawanan, Pj.Gubernur Sulbar, Prof. Zudan telah mempersiapkan tim kesehatan untuk mengawal penyelenggaraan hingga selesainya proses perhitungan suara.
“Kita monitor bersama, tolong RSUD mengecek TPS, bekerjasama dinas di Kabupaten dan Kepala Puskesmas,”kata Prof. Zudan.
Selain itu, melalui Dinas Dukcapil, diarahkan untuk tetap membuka pelayanan hingga hari Pemungutan Suara. Hal itu untuk mengantisipasi kerawanan dari sisi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik.
“Ketertinggalan di Sulbar ini (belum memiliki e-KTP) itu 9 persen, jadi saya minta juga lembur. Buka pelayanan sampai hari H,” ungkapnya.
Berlangsungnya Rakor, masing-masing forkopimda menyampaikan situasi terkini tahapan pemilu, serta hal-hal yang perlu diantisipasi. Diketahui saat ini proses logistik pemilu masih terus bergerak, oleh Bawaslu mencatat 665 TPS masukkan indikasi rawan, termasuk didalamnya 381 tidak ada jaringan.
Terkait penggunaan KTP Elektronik, oleh KPU Sulbar menyebut, dua bentuk yang belum memiliki KTP yakni, Pemilih Pemula dan Pemilih Memenuhi Syarat namun belum memiliki KTP Elektronik .(rls)
Related Posts
0 comments