Wagub Salim S Mengga dan Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Bahas Reformasi Sistem Lapas dan Imigrasi di Sulbar

 

Mamuju – Pemerintah Daerah Sulawesi Barat gelar silaturahmi bersama dengan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Silmy Karim, yang dihadiri langsung Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga beserta jajarannya di Waterpark, Hotel Maleo Mamuju, Rabu, 2 Juli 2025 malam.

Dalam kesempatan itu, pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka ini, menyoroti kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang dinilainya masih memprihatinkan. Salim S Mengga menyampaikan keprihatinannya terkait sejumlah laporan yang menyebutkan adanya praktik penyalahgunaan narkoba di dalam lapas.

“Mungkin kedepan kita perlu melakukan penataan yang lebih baik agar betul-betul lembaga pemasyarakatan kita ini tempat mendidik warga negara kita untuk kembali ke alur yang benar,” kata Wagub Salim.

Wagub Salim juga menyampaikan pengalamannya saat menjadi anggota DPR RI, ketika kerap mengunjungi Lapas Cipinang. Ia melihat ketimpangan fasilitas antara narapidana yang mampu secara finansial dan yang tidak. Menurutnya, sistem seperti itu perlu diperbaiki untuk menciptakan keadilan.

“Yang kere, jadi tahanan betulan. Sistem ini juga perlu kita perbaiki ke depan, agar tidak memberi kesan yang buruk,” ungkapnya.

Olehnya itu, dia meminta Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan betul-betul melakukan penataan. Apalagi diketahui pemerintah saat ini berupya membangun negara ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

“Tapi ini hanya bisa kita lakukan kalau kita memiliki kesadaran bersama bahwa negara ini penting buat kita sekarang dan masa depan anak-anak kita,” ucapannya.

Menanggapi hal tersebut, Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim membenarkan bahwa persoalan lapas dan imigrasi memang menjadi pekerjaan rumah besar. Ia menyebutkan, pemisahan antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM merupakan langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian khusus pada sektor ini.

“Dulu ketika masih sebagai kementerian hukum dan HAM itu bidangnya terlalu banyak. Bidang-bidangnya berbeda-beda dan besar sehingga energinya itu terbagi sedikit-sedikit. Bapak Presiden Prabowo setelah dilantik, itu salah satu yang kemudian dipisahkan itu adalah imigrasi dan pemasyarakatan karena memang memerlukan perhatian lebih dengan begitu banyaknya permasalahan yang ada,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan kehadirannya di Sulawesi Barat bukan sekadar kunjungan formal, melainkan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, termasuk lapas dan kantor imigrasi.

“Jadi saya sempatkan untuk bisa berkunjung, berdialog, memberi penguatan kemudian bisa bersilaturahmi dengan pimpinan daerah dan Forkopimda yang ada di Sulbar. Saya punya utang sama pak Wagub, senior saya ini, agar layanan imigrasi dan pemasyarakatan bisa lebih baik lagi,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan juga mengumumkan bahwa Kantor Imigrasi Mamuju akan ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I. Selain itu, akan dibangun satu kantor imigrasi baru di wilayah Sulbar, serta dilakukan penambahan kapasitas dan pembangunan UPT baru untuk pemasyarakatan.

“Dengan dukungan Forkopimda dan Pemprov Sulbar, kami yakin layanan imigrasi dan pemasyarakatan bisa lebih baik dan berkontribusi nyata untuk bangsa dan negara,” tutupnya. (Rls)