- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar melaksanakan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) kepada tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) kabupaten. Senin 30 Juni 2025.
Tersebut mendukung arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga agar menciptakan ketahanan pangan yang memadai dalam mendukung program pemerintah pusat.
“Kita melakukan kunjungan dulu ke OKKPD kabupaten sekaligus memberikan bimtek agar betul-betul memahami, sehingga saat dinilai Badan Pangan Nasional (Bapanas) bisa masuk kategori baik,” kata Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari, juga sebagai ketua tim OKKPD se-Sulbar.
Secara teknis, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Distapang Sulbar Nugroho Hamid sebagai ketua tim penilai menyampaikan provinsi akan menilai dulu OKKPD Kabupaten ini bagaimana registrasi, sertifikasi maupun pemeriksaan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
“Kita lakukan ini secara menejemen seperti kemampuan tekhnis dan lain-lain itu siap atau tidak, disitulah nilai bisa kita dapat. Makanya dari enam kabupaten untuk sementara yang bisa kita kategorikan sangat baik dengan nilai 20 ke atas yakni Mamuju dan Polman,” ungkapnya.
Sedangkan kabupaten lainnya masih dibawah 20 nilainya atau cukup baik. Menurutnya ada beberapa menjadi masalah di kabupaten, kalau legalitas OKKPDnya sudah bagus semua, tapi Sumber Daya Manusia (SDM) proses pelaksanaannya yang masih minim.
“Sehingga saat pengisian pola akreditasi ke Badan Pangan Nasional itu ada tidak terisi atau terisi tapi tidak lengkap sehingga nilainya tidak maskimal,” bebernya.
Dengan demikian, tim OKKPD Provinsi akan mendampingi dan memberikan bimbingan tekhnis agar OKKPD kabupaten bisa mendapatkan nilai maskimal di Bapanas.
“Jadi sebelum OKKPD berakhir dan diserahkan nilainya ke Bapanas, kita lakukan Bimtek ulang ssetelah penilaian provinsi agar OKKPD kabupaten bisa memahaminya,” tandasnya. (Rls)
Related Posts
0 comments