- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
Memperkuat implementasi SPBE di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Mamuju Kareba1, Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengadakan sesi pendampingan yang dihadiri oleh Kabag Umum dan Keuangan Stephanus BM, Perisalah Legislatif Ahli Muda Sahrin Salatung, Staf Sekretariat DPRD Prov Sulbar, Tim Pendamping SPBE dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat.
Acara yang diselenggarakan di Rumah Aspirasi DPRD Prov Sulbar pada hari Jumat, 28 Juni 2024, ini bertujuan untuk memperkuat implementasi SPBE di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi yang lebih baik.
Pendampingan ini mencakup berbagai materi, mulai dari pengenalan konsep dan regulasi SPBE, hingga teknik praktis dalam pengelolaan dan penerapan sistem elektronik di pemerintahan. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan para pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat dapat lebih memahami dan mampu mengoperasikan sistem SPBE dengan lebih optimal.
SPBE ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Ucap Kabag Umum dan Keuangan. _(Anthy/Ros/Ratu Bulkis)_
#Humas_DprdSulbar
Related Posts
0 comments