- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Prof Zudan Arif Fakrulloh: Jabatan Adalah Amanah , Acara PeLantik Eselon III dan IV, dan Fungsional
MAMUJU karebasatu – Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh memimpin pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional lingkup Pemprov Sulbar di Rumah Jabatannya, Jumat 15 Maret.
Turut, hadir seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pejabat eselon III dan IV.
“Alhamdulillah kita sudah melantik empat fungsional dan empat administrator. Dua jabatan ini sama-sama penting makanya dilantik secara bersama,” kata Prof Zudan.
Ia menambahkan pelantikan ini sudah ada persetujuan dari Mendagri dan KASN sesuai peraturan yang ada.
“Seharusnya kemarin bersamaan waktu bulan Februari, namun izinnya baru terbit belakangan makanya baru dilantik,” tambahnya.
Makanya, setelah adanya terbit izin dari Mendagri baru bisa dilakukan pelantikan hari ini.
“Ini seringkali dalam sebuah jabatan kalau ada terkendala maka berefek ke yang lain. Alhamdulillah kita sudah bisa melantik pejabat struktural dan fungsional,” ungkapnya.
Sementara itu, dia menekankan bahwa jabatan struktural dan fungsional itu sama-sama penting dalam tata pemerintahan.
“Kita sekarang eranya kompetensi, maka jabatan fungsional dan struktural harus kita sama-sama kembangkan,” ujarnya.
Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pelantikan ini hal biasa terjadi di pemerintahan. Bahkan beberapa masukan diterimanya ternyata masih ada yang masih menjabat sampai 10 tahun belum pindah.
“Banyak yang langsung melapor ke saya, dia belum pindah-pindah sudah hampir 10 tahun hingga 4 tahun. Makanya saya minta kepala OPD untuk mendata staf-stafnya yang mau dipindahkan dan yang dipromosikan,” paparnya.
Sestama BNPP ini juga menegaskan dalam proses pelantikan dan promosi jabatan dilingkup Pemprov tidak memungut biaya sepersenpun.
“Jadi semua gratis baik itu pelantikan, pengukuhan, promosi dan mutasi tidak memungut biaya,” tandasnya.(rls)
Related Posts
0 comments