- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Perlu Percepatan Penyelesaian Penghambat Pertumbuhan Ekonomi
Mamuju kareba1– Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menggelar rapat dalam rangka membahas rancangan kerjasama daerah Provinsi Sulbar tentang pembangunan Sulbar, di Ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 11 Maret 2020.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dalam kesempatan itu menyampaikan, Sulbar memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat besar, tetapi belum bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan.
“Potensi di daerah kita sangat besar dan saat ini sorotan kita berfokus pada bidang pertanian dan perkebunan, untuk itu diperlukan adanya koordinasi yang baik antar OPD terkait,”pungkas Ali Baal
Mengenai ekspor impor, lanjut Ali Baal, hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Sulbar, dimana hasilnya diakui oleh Sulsel dan Sulteng.
“Permasalahan tersebut perlu dilakukan percepatan penyelesaiannya dalam rangka peningkatan ekonomi Sulbar,” tutur Ali Baal
Hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait persiapan kunjungan Presiden Jokowi di Sulbar, dimana Ali Baal menginginkan ada pemaparan kondisi yang dialami oleh Sulbar bekerjasama dengan beberapa OPD, khususnya dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang ada di Sulbar saat ini.
Sementara itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat ini hambatan yang dihadapi berada pada pembentukan kantor bea dan cukai di Sulbar.
Untuk kegiatan Perjanjian Kerja Sama (PKS,) kata Idris, diharapkan harus nampak tahun pembuatan dan pelaksanaannya, serta isinya dan dalam konteks apa kerjasama itu dan capaian apa yang telah di hasilkan.
“Ini harus dilakukan sehingga nanti dalam pengembangan ini kita perlu kerjasama dengan OPD terkait untuk pengembangan kerjasama, dalam rangka peningkatan kapasitas kita dalam pembangunan Sulbar,”katanya (deni)
📷 HUMAS SULBAR
Related Posts
0 comments