- Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Resmikan Gedung Bangunan Pendidikan SMA/SMK Sumber DAK di Mamuju Tengah
- DPRD Sulbar Bahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
- Zain Resmi Jabat PJ Bupati Mamasa, Yakub Solon Kembali Jalankan Tugas Sebagai Asisten II Pemprov Sulbar
- DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- DPRD Sulbar Rapat PAW Fitriani dan Ebsan Dilantik Menjadi Anggota DPRD
- Terima Audiensi LP3KD , Pj Gubernur Sulbar Siap Dukung Perwakilan Pesparani
- Deklarasi Dukungan Capres 2024
- Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
- Securitity Mempertontonkan Pornografi kepada Anak, sejumlah orang tuanya murid SD Muhammadiyah minta proses hukum
Perlu Percepatan Penyelesaian Penghambat Pertumbuhan Ekonomi
Mamuju kareba1– Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menggelar rapat dalam rangka membahas rancangan kerjasama daerah Provinsi Sulbar tentang pembangunan Sulbar, di Ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 11 Maret 2020.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dalam kesempatan itu menyampaikan, Sulbar memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat besar, tetapi belum bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan.
“Potensi di daerah kita sangat besar dan saat ini sorotan kita berfokus pada bidang pertanian dan perkebunan, untuk itu diperlukan adanya koordinasi yang baik antar OPD terkait,”pungkas Ali Baal
Mengenai ekspor impor, lanjut Ali Baal, hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Sulbar, dimana hasilnya diakui oleh Sulsel dan Sulteng.
“Permasalahan tersebut perlu dilakukan percepatan penyelesaiannya dalam rangka peningkatan ekonomi Sulbar,” tutur Ali Baal
Hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait persiapan kunjungan Presiden Jokowi di Sulbar, dimana Ali Baal menginginkan ada pemaparan kondisi yang dialami oleh Sulbar bekerjasama dengan beberapa OPD, khususnya dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang ada di Sulbar saat ini.
Sementara itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat ini hambatan yang dihadapi berada pada pembentukan kantor bea dan cukai di Sulbar.
Untuk kegiatan Perjanjian Kerja Sama (PKS,) kata Idris, diharapkan harus nampak tahun pembuatan dan pelaksanaannya, serta isinya dan dalam konteks apa kerjasama itu dan capaian apa yang telah di hasilkan.
“Ini harus dilakukan sehingga nanti dalam pengembangan ini kita perlu kerjasama dengan OPD terkait untuk pengembangan kerjasama, dalam rangka peningkatan kapasitas kita dalam pembangunan Sulbar,”katanya (deni)
? HUMAS SULBAR
0 comments