- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Pemprov Sulbar Percepat Intervensi 196 Desa di Sulbar Masih Blankspot dan Lemah Sinyal 4G
Mamuju – Berdasarkan data terbaru Dashboard PMT Kemenkomdigi RI per Januari 2025, masih terdapat 196 desa (30,25%) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang masuk kategori blankspot maupun lemah sinyal internet seluler 4G.
Rinciannya, terdapat 118 desa blankspot dan 78 desa lemah sinyal yang tersebar di enam kabupaten, yaitu:
Pasangkayu: 5 desa blankspot, 16 desa lemah sinyal
Mamuju: 35 desa blankspot, 8 desa lemah sinyal
Mamasa: 35 desa blankspot, 8 desa lemah sinyal
Polman: 27 desa blankspot, 9 desa lemah sinyal
Majene: 7 desa blankspot, 11 desa lemah sinyal
Mateng: 9 desa blankspot, 26 desa lemah sinyal
Sementara itu, jumlah tower BTS yang beroperasi di Sulbar saat ini mencapai 622 unit, dengan total 2.442 site. Polman tercatat memiliki jumlah site terbanyak (822), disusul Mamuju (455), Majene (303), Mateng (267), Pasangkayu (393), dan Mamasa (202).
Plt.Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengemukakan, untuk mengintervensi area blankspot dan lemah sinyal tersebut, pemerintah pusat tidak memiliki kesanggupan untuk mengerjakan sekaligus. Harus secara bertahap.
Disisi lain, kebutuhan jaringan internet, khususnya jaringan 4G sangat mendesak dan dinantikan masyarakat. Olehnya, Pemprov Sulbar melalui Diskominfo Sulbar membangun kolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk mendorong percepatan penanganan titik blankspot dan lemah sinyal di Sulbar.
“Pemprov dan Pemkab terus mengupayakan perluasan pembangunannya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Komdigi. Untuk fasilitas layanan publik yang belum terkoneksi jaringan internet, Program Zero Blankspot wilayah Sulbar hadir sebagai solusi,” ujar Ridwan Djafar.
Kata Ridwan, Program tersebut menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya pada misi kelima Panca Daya, yakni memperkuat tata pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
“Meskipun program yang disediakan belum berbasis 4G seluler, namun disediakan internet yang dapat digunakan bersama masyarakat setempat dengan mendekati area WiFi yang disediakan di pusat keramaian desa,” tandasnya.
Dengan adanya program ini, Pemprov Sulbar menargetkan secara bertahap tidak ada lagi desa di Sulbar yang tertinggal dari akses layanan internet, sehingga mampu mendukung transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.(rls)
Related Posts
0 comments