- Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulselbar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
Pansus Ketenagakerjaan DPRD Sulbar Berkunjung ke Pasangkayu
MAMUJU KAREBA1- Ketua Pansus Sukri menyampaikan bahwa Kabupaten Pasangkayu merupakan daerah cukup besar kegiatan perusahaan produksi. Kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Ia meminta masukan terkait ketenagakerjaan dan kendala pengawasan ketenagakerjaan, dan status dari perusahaan -perusahaan yang ada.
Panitia khusus (Pansus) Ketenagakerjaan Sulawesi Barat berkunjung ke Kantor Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Industri Kab.Pasangkayu, Rabu, 14 Agustus 2019. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Pasangkayu, Muhammad Saal yang didampingi oleh Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Industri,Masri.
Perwakilan dari serikat buruh mengharapkan pengawasan implementasi outsourcing di perusahaan. Khawatir disalahgunakan dan cenderung menjadi sistem perbudakan modern.Modus pemagangan menjadi cara mendapatkan upah buruh murah.
Perwakilan buruh juga menolak revisi UU Nomor 13 tahun 2003, dengan kekhawatiran proses PHK yang mudah tanpa pesangon , serta legalisasi outsourcing yang semakin meluas. Memberi ruang pada penerapan upah sektoral, yang akan tetap menjamin UMKM dapat tumbuh dengan upah yang rasional, serta menghindarkan korporasi besar lepas dari tanggung jawab.
Pansus Ketenagakerjaan DPRD Sulbar terdiri dari Sukri Umar sebagai Ketua Pansus dan anggota pansus lainnya yaitu Syamsul Samad, Abd.Latif Abbas, Mukhtar Belo, Muh.Yamin, Tomy, staf ahli DPRD Sulbar serta anggota pansus lainnya (rilis dprd)
Related Posts
0 comments