- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
- Pesawat Batik Air Resmi Kembali Mendarat di Bandara Tampa Padang Mamuju, Optimisme Gubernur SDK: Okupansi Bisa Capai 250 Penumpang di Hari-Hari Berikutnya
Pandangan Fraksi Demokrat terhadap penjelasan Gubernur Sulbar
Mamuju Kareba1-
DPRD Prov. Sulbar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka ” Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat atas Hak Interpelasi DPRD” yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna. Selasa, 24 Agustus 2021.
Rapat ini dipimpin oleh Usman Suhuriah dan didampingi oleh dua unsur pimpinan lainnya yakni H. Abdul Halim dan H. Abdul. Rahim, S.Ag.,MH.
Syamsul Samad sebagai juru bicara Fraksi Demokrat dalam rapat tersebut mengatakan,
” Gubernur sebagai mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, tetapi demi kesuksesan Gubernur sendiri terutama dalam mengimplementasikan Visi Misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat yang kemudian telah dituangkan didalam RPJMD.
Olehnya itu DPRD Prov. Sulbar mempersilahkan Gubernur Sulbar untuk menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada permendagri yang mengatur. Serta DPRD akan tetap mengawal dan mengawasi semua pelaksanaannya sesuai hasil yang telah dirumuskan oleh tim yang dibentuk Gubernur Sulbar.
Apabila tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan melalui penjelasan Gubernur, maka langkah selanjutnya maju untuk menggunakan Hak Angket sebagai upaya maksimal sesuai kewenangan DPRD sebagai wakil rakyat. Pungkas Syamsul Samad sebagai juru bicara Fraksi Demokrat
Setelah mendengarkan juru bicara membacakan pandangan Fraksi-Fraksi, maka pandangan fraksi tersebut akan disatukan dan ditetapkan untuk menjadi pandangan DPRD yang akan ditetapkan pada Rapat Paripurna berikutnya. Tutup Wakil Ketua Usman Suhuriah.
Turut hadir Anggota DPRD diantaranya H. Sukardi M. Noer, Ir. H. Firman Argo Waskito, Drs. H. Itol Syaiful Tonra, MM, Drs. H. Sudirman, Syamsul Samad, S.Ip.,M.Si, Bonggalangi, SE.,MA, Drs. H. Hasan Bado, Ir. A. Muslim Fattah, Dr. Mulyadi Bintaha, M.Pd, H. Kalma Katta,S.Sos.,MM, Muhammad Hatta Kainang, SH, H. Arif Daeng Mattemmu, SE.,M.Kes, Akhmad Iksan Syarif, Taufiq Agus, SH serta beberapa anggota DPRD lainnya yang hadir secara daring melalui via Zoom
Related Posts
0 comments