- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
Pandangan Fraksi Demokrat terhadap penjelasan Gubernur Sulbar
Mamuju Kareba1-
DPRD Prov. Sulbar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka ” Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat atas Hak Interpelasi DPRD” yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna. Selasa, 24 Agustus 2021.
Rapat ini dipimpin oleh Usman Suhuriah dan didampingi oleh dua unsur pimpinan lainnya yakni H. Abdul Halim dan H. Abdul. Rahim, S.Ag.,MH.
Syamsul Samad sebagai juru bicara Fraksi Demokrat dalam rapat tersebut mengatakan,
” Gubernur sebagai mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, tetapi demi kesuksesan Gubernur sendiri terutama dalam mengimplementasikan Visi Misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat yang kemudian telah dituangkan didalam RPJMD.
Olehnya itu DPRD Prov. Sulbar mempersilahkan Gubernur Sulbar untuk menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada permendagri yang mengatur. Serta DPRD akan tetap mengawal dan mengawasi semua pelaksanaannya sesuai hasil yang telah dirumuskan oleh tim yang dibentuk Gubernur Sulbar.
Apabila tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan melalui penjelasan Gubernur, maka langkah selanjutnya maju untuk menggunakan Hak Angket sebagai upaya maksimal sesuai kewenangan DPRD sebagai wakil rakyat. Pungkas Syamsul Samad sebagai juru bicara Fraksi Demokrat
Setelah mendengarkan juru bicara membacakan pandangan Fraksi-Fraksi, maka pandangan fraksi tersebut akan disatukan dan ditetapkan untuk menjadi pandangan DPRD yang akan ditetapkan pada Rapat Paripurna berikutnya. Tutup Wakil Ketua Usman Suhuriah.
Turut hadir Anggota DPRD diantaranya H. Sukardi M. Noer, Ir. H. Firman Argo Waskito, Drs. H. Itol Syaiful Tonra, MM, Drs. H. Sudirman, Syamsul Samad, S.Ip.,M.Si, Bonggalangi, SE.,MA, Drs. H. Hasan Bado, Ir. A. Muslim Fattah, Dr. Mulyadi Bintaha, M.Pd, H. Kalma Katta,S.Sos.,MM, Muhammad Hatta Kainang, SH, H. Arif Daeng Mattemmu, SE.,M.Kes, Akhmad Iksan Syarif, Taufiq Agus, SH serta beberapa anggota DPRD lainnya yang hadir secara daring melalui via Zoom
Related Posts
0 comments