- Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Resmikan Gedung Bangunan Pendidikan SMA/SMK Sumber DAK di Mamuju Tengah
- DPRD Sulbar Bahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
- Zain Resmi Jabat PJ Bupati Mamasa, Yakub Solon Kembali Jalankan Tugas Sebagai Asisten II Pemprov Sulbar
- DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- DPRD Sulbar Rapat PAW Fitriani dan Ebsan Dilantik Menjadi Anggota DPRD
- Terima Audiensi LP3KD , Pj Gubernur Sulbar Siap Dukung Perwakilan Pesparani
- Deklarasi Dukungan Capres 2024
- Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
- Securitity Mempertontonkan Pornografi kepada Anak, sejumlah orang tuanya murid SD Muhammadiyah minta proses hukum
KOMITMEN DEKLARASI PILKADA DAMAI BUKAN SEKEDAR SEREMONIAL
MAMUJU K1-Seruan Deklarasi Pilkada Damai yang senantiasa dilaksanakan setiap momen demokrasi oleh seluruh penyelenggara KPU, Bawaslu dan stakeholder termasuk seluruh elemen masyarakat khususnya para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, agar tidak dijadikan sebagai seremonial belaka.
” KPU, Bawaslu, Panwas, TNI dan Polri serta masyarakat agar tetap komitmen mengimplementasikan deklarasi pilkada damai dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( pilkada) serentak 2018 di Provinsi sulawesi barat dua kabupaten yaitu kabupaten polewali mandar dan kabupaten mamasa,” ujar Nirwansyah, S.IP Ketua DPP Forum persaudaraan pemuda sulawesi barat (FPPS) di Mamuju senin 20/3/2018.
Kata dia, penyelenggara Pemilihan kepala daerah di dua kabupaten agar mengedepankan netralisasi dan mensosialisasikan tahapan pilkada sampai tingkatan kecamatan dan desa. Dan melakukan pencegahan adanya konflik horinzontal atar pendukung , berita hoax dan isu sara .ucapnya.
Kami melihat adanya potensi konflik horinzontal antar pendukung calon kepala daerah dengan adanya berita hoax yang beredar di media sosial olehnya itu kita semua wajib untuk mencegahnya demi amannya pilkada serentak. Demokrasi sehat mesti diciptakan, dengan mencegah seluruh peristiwa yang dapat mencedrai demokrasi, demi terciptanya demokrasi yang sehat.
Dia mangatakan, semua pihak yang berkepentingan maupun masyarakat secara luas juga harus bersama-sama menciptakan demokrasi sehat dengan menolak segala bentuk pelanggaran aturan, Politik uang, Black Campaign, isu SARA dan berita hoax adalah pelanggaran dan kecurangan. mencegah PNS berpolitik dan pelanggaran lainya yang mencedrai demokrasi yang kita harapkan tumbuh sehat, kita cegah, politik kotor itu tidak bisa dibiarkan tumbuh dinegara ini sehingga harus ditolak dan dihilangkan.
Dia mendambahkan agar partai politik selalu mengedepankan nilai-nilai demokrasi agar pilkada serentak aman tentram dan damai
Ketua FPPS tersebut Menghimbau kepada calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada serentak 2018 Di Polman dan Mamasa, beserta tim relawan agar memberikan pendidikan politik yang sehat kepada semua masyarakat, agar pilkada bisa berjalan lancar aman dan damai tanpa ada konflik,”.#acn/rin.
0 comments