- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
- Gebrak ini RINCIAN LENGKAP: Rp 210.000.000 – BIAYA OPERASIONAL PENEGAKAN PERDA
KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARA
Marhaban
MAMUJU Kareba1.com – Pertanyaan sederhana mengenai rincian tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta jumlah titik pengawasan di lapangan justru dijawab dengan nada emosional dan menghindar oleh marhabang pimpinan tertinggi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamuju. Hal ini semakin mempertegas dugaan ketidakjelasan pengelolaan anggaran yang besar namun tidak ada kejelasan realisasi, sebagaimana disorot sebelumnya oleh kalangan aktivis dan insan pers.
Insiden ini bermula ketika Amrin Kareba, seorang wartawan yang aktif mengawasi kinerja pemerintah daerah, mencoba menanyakan hal mendasar terkait pelaksanaan tugas. Dalam percakapan tertulis yang diterima media, Amrin menyampaikan maksudnya dengan santun: “La Babang, bapak masih tahu saya kan? Wartawan artinya itu kebutuhan naskah tulisan. Jadi jika bapak jawab ngasih (informasi), saya juga tulis seadanya sesuai catatan di komentar.”
Namun respons yang muncul dari La Babang — pimpinan tertinggi Satpol PP Mamuju — justru jauh dari harapan. Alih-alih memberikan penjelasan data titik operasi dan pengawasan, beliau balik bertanya dengan nada tinggi dan tersinggung: “Emang kenapa titik oprasi kami, kok kau yang baper dengan titik oprasi kami. Dasar katanya wartawan online suka baper.”
Jawaban yang menghindar dan cenderung menyerang pihak yang bertanya ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Padahal, sebelumnya telah terungkap bahwa Satpol PP Mamuju menerima kucuran anggaran yang cukup besar, khususnya untuk urusan lingkungan dan penertiban. Namun, hingga saat ini belum ada laporan yang jelas, bukti transaksi, maupun data rinci mengenai di mana saja titik pengawasan itu dilakukan dan apa hasil kerjanya.
“Sudah menjadi hak publik dan wartawan untuk mengetahui ke mana uang rakyat dipakai dan di mana saja petugas bertindak. Anggaran besar cair, tapi titik pengawasan saja tidak mau ditunjukkan, ini sangat mencurigakan. Seolah-olah ada yang ditutup-tutupi,” ujar pengamat kebijakan publik.
Sikap tidak transparan ini semakin menguatkan dugaan yang sempat disampaikan Ketua Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS), Irham Azis S.IP, yang meminta Kejaksaan Negeri Mamuju segera turun tangan melakukan audit. Pasalnya, jika ada indikasi anggaran ada di kertas tapi tidak ada jejak penggunaan maupun kegiatan nyata di lapangan, hal itu masuk kategori penyalahgunaan uang negara.
Masyarakat pun kini menunggu, apakah Satpol PP Mamuju berani membuka data rinci titik operasi dan laporan penggunaan anggarannya, atau justru diam seribu bahasa yang semakin mempertegas kecurigaan publik.#(R 1 N )
Related Posts
0 comments