- Gubernur Sulbar Apresiasi Pengabdian Polri pada Panggung Gembira HUT Bhayangkara ke-80
- Dinas Perhubungan Mamuju Akan Tetapkan Ukuran Lahan Parkir Standar dan Adil
- Perketat Pengawasan Parkir, Dinas Perhubungan Ingin Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran
- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARA
Marhaban
MAMUJU Kareba1.com – Pertanyaan sederhana mengenai rincian tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta jumlah titik pengawasan di lapangan justru dijawab dengan nada emosional dan menghindar oleh marhabang pimpinan tertinggi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamuju. Hal ini semakin mempertegas dugaan ketidakjelasan pengelolaan anggaran yang besar namun tidak ada kejelasan realisasi, sebagaimana disorot sebelumnya oleh kalangan aktivis dan insan pers.
Insiden ini bermula ketika Amrin Kareba, seorang wartawan yang aktif mengawasi kinerja pemerintah daerah, mencoba menanyakan hal mendasar terkait pelaksanaan tugas. Dalam percakapan tertulis yang diterima media, Amrin menyampaikan maksudnya dengan santun: “La Babang, bapak masih tahu saya kan? Wartawan artinya itu kebutuhan naskah tulisan. Jadi jika bapak jawab ngasih (informasi), saya juga tulis seadanya sesuai catatan di komentar.”
Namun respons yang muncul dari La Babang — pimpinan tertinggi Satpol PP Mamuju — justru jauh dari harapan. Alih-alih memberikan penjelasan data titik operasi dan pengawasan, beliau balik bertanya dengan nada tinggi dan tersinggung: “Emang kenapa titik oprasi kami, kok kau yang baper dengan titik oprasi kami. Dasar katanya wartawan online suka baper.”
Jawaban yang menghindar dan cenderung menyerang pihak yang bertanya ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Padahal, sebelumnya telah terungkap bahwa Satpol PP Mamuju menerima kucuran anggaran yang cukup besar, khususnya untuk urusan lingkungan dan penertiban. Namun, hingga saat ini belum ada laporan yang jelas, bukti transaksi, maupun data rinci mengenai di mana saja titik pengawasan itu dilakukan dan apa hasil kerjanya.
“Sudah menjadi hak publik dan wartawan untuk mengetahui ke mana uang rakyat dipakai dan di mana saja petugas bertindak. Anggaran besar cair, tapi titik pengawasan saja tidak mau ditunjukkan, ini sangat mencurigakan. Seolah-olah ada yang ditutup-tutupi,” ujar pengamat kebijakan publik.
Sikap tidak transparan ini semakin menguatkan dugaan yang sempat disampaikan Ketua Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS), Irham Azis S.IP, yang meminta Kejaksaan Negeri Mamuju segera turun tangan melakukan audit. Pasalnya, jika ada indikasi anggaran ada di kertas tapi tidak ada jejak penggunaan maupun kegiatan nyata di lapangan, hal itu masuk kategori penyalahgunaan uang negara.
Masyarakat pun kini menunggu, apakah Satpol PP Mamuju berani membuka data rinci titik operasi dan laporan penggunaan anggarannya, atau justru diam seribu bahasa yang semakin mempertegas kecurigaan publik.#(R 1 N )
Related Posts
0 comments