- Pemerintah Kabupaten Mamuju Diminta Tegakkan Perda Sampah, Sosialisasi Jadi Kunci Utama
- Dukung Kelancaran Upacara HKN, Disperkimtanhub Atur Lalu Lintas di Kawasan Kantor Gubernur Sulbar
- PERMAHI Mamuju Desak Propam Polda Sulbar Terus Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Kapolres Pasangkayu
- 26 Personil Satlantas Polresta Mamuju Siaga di Anjugan Manakarra
- Gubernur Sulbar Apresiasi Pengabdian Polri pada Panggung Gembira HUT Bhayangkara ke-80
- Dinas Perhubungan Mamuju Akan Tetapkan Ukuran Lahan Parkir Standar dan Adil
- Persiapan MTQ XI Sulbar Dimatangkan, Pemprov Tinjau Sejumlah Lokasi LombaPersiapan MTQ XI Sulbar Dimatangkan, Pemprov Tinjau Sejumlah Lokasi Lomba
- Perketat Pengawasan Parkir, Dinas Perhubungan Ingin Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran
- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
FPPS menilai KUHP berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi
Mamuju,- Ketua FPPS, Nirwansyah, menyatakan bahwa sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih mengandung rumusan multitafsir yang rawan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menciptakan ketakutan di tengah masyarakat dalam menyampaikan kritik dan pendapat di ruang publik.
“KUHP ini berpotensi menjadi alat pembungkaman kritik. Pasal-pasalnya tidak memberikan batasan yang jelas sehingga kebebasan berpendapat, yang dijamin konstitusi, terancam,” ujar Nirwansyah dalam keterangannya Minggu 4/1/2026
Ia menambahkan, dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah dan pejabat publik seharusnya dilindungi, bukan justru dikriminalisasi. FPPS menilai bahwa hukum pidana semestinya digunakan sebagai upaya terakhir, bukan sebagai instrumen untuk mengontrol ekspresi warga negara.
Selain soal kebebasan berpendapat, FPPS juga menyoroti masuknya negara ke ranah privat warga melalui sejumlah pasal dalam KUHP. Menurut Nirwansyah, hal tersebut menunjukkan kecenderungan negara yang terlalu jauh mengatur kehidupan personal masyarakat.
“Jika negara terlalu jauh mengatur moral dan ruang privat warga, maka yang terancam bukan hanya kebebasan individu, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
FPPS mendesak pemerintah dan DPR untuk membuka ruang evaluasi dan dialog publik secara serius terhadap pasal-pasal bermasalah dalam KUHP. Nirwansyah menekankan bahwa pembaruan hukum pidana seharusnya memperkuat perlindungan hak asasi manusia, bukan sebaliknya.
Related Posts
0 comments