- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
FPPS Soroti Aktivitas Bongkar Muat Ekspedisi di Pasar Baru Mamuju
Mamuju, (Kareba1)- Organisasi masyarakat Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar (FPPS) menyoroti aktivitas bongkar muat yang dilakukan sejumlah mobil ekspedisi pada siang hari di kawasan Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat.
Ketua FPPS, Nirwansyah, S.IP, di Mamuju, Rabu, mengatakan aktivitas tersebut kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas serta mengganggu aktivitas pedagang di los pasar karena kendaraan ekspedisi menutup akses jualan mereka.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat dan pedagang karena mobil-mobil ekspedisi membongkar barang pada jam sibuk, sehingga jalanan macet dan lapak pedagang tertutup,” kata Nirwansyah.
FPPS mendorong Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur waktu dan lokasi pembongkaran muatan bagi kendaraan ekspedisi agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas.
Lebih lanjut, FPPS juga meminta agar pihak kepolisian turun tangan mengawasi aktivitas bongkar muat tersebut. Menurut Nirwansyah, keterlibatan aparat sangat dibutuhkan untuk mencegah kemacetan dan potensi konflik antara pengemudi ekspedisi dan pedagang.
“Kami berharap ada penertiban. Jika perlu, kendaraan yang melanggar aturan diberi sanksi tegas agar ada efek jera,”
Related Posts
0 comments