- Taufiq; Dukungan H. Hanapi menjadi ketua KONI Kabupaten Mamuju
- Enny Anggraeny : Teruslah Bekerja, Hadirkan Konten Sehat dan Berkualitas
- Bupati warning Camat Dan Kades terkait BPJS
- Sulbar targetkan vaksin 1089 240 dosis
- Putra Mahkota Resmi Jadi Raja Mamuju
- Wagub Sulbar Ikuti Peringatan HUT FKPPI Ke-43 Secara Virtual
- Bupati Mamuju Kunjungi Sekolah
- Dinkes Sulbar Sosialisasikan Germas
- Bupati Mamuju Hadiri Panen Raya bawang di Kalukku
- dr. Marintani Erna Dochri dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Komisi IV DPRD Sulbar kunjungan ke Kantor BPBD Prov. Sulbar
Mamuju Kareba1- Provinsi Suawesi Barat Kabupaten mamuju dan Kab. Majene beberapa bulan yang lalu mengalami bencana alam gempa bumi yang berkekuatan 6,2 magnitude sehubungan hal tersebut maka Komisi IV DPRD Prov. Sulbar yang diketuai oleh Drs. H. Sudirman melakukan kunjungan ke Kantor BPBD Prov. Sulbar, Jum’at 6 Agustus 2021.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri juga oleh Anggota Komisi IV Drs. H. Sukardy M. Noer dan Ir. H. Abidin Abdullah yang diterima langsung oleh Kepala BPBD Darno majid serta didampingi Swandy, S.Ip dan jajaran lainnya.
Pada kesempatan tersebut Komisi IV DPRD Sulbar mendapat penjelaskan terkait sistem kerja yang dilakukan oleh tim BPBD, juga dijelaskan beberapa kegunaan dan fungsi alat-alat yang dimiliki oleh BPBD, diantaranya adalah Warning Receiver System (WRS) dan Early Warning System (EWS) dimana alat ini berfungsi sebagai sistem penerima peringatan dini informasi gempa bumi dan tsunami dengan tujuan pemantauan dan perkembangan akan bencana, serta terdapat pula alat pendeteksi likuifaksi, peralatan taktis dan alat pemantau yang sistemnya jika tidak ada jaringan maka alat ini akan terpakai dan terintegrasi sendiri dengan satelit.
sebagai informasi tambahan bahwa semua barang-barang dan peralatan yang berada di Gudang BPBD Sulbar itu merupakan bantuan pusat yang berasal darI APBN, tetapi sungguh disayangkan bantuan tersebut tidak diberikan berikut biaya operasional dan biaya perawatannya.
Seperti contohnya dari sekian banyak peralatan tersebut, ada beberapa diantaranya tidak dapat dioperasikan karena terkendala oleh biaya operasionalnya seperti contohnya honor operator sehingga operator alat tersebut bekerja secara sukarela, ungkap salah satu staf dari BPBD.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut Komisi IV DPRD Sulbar berinisiatif agar BPBD Sulbar membuat Proposal dan merincikan anggaran secara totalitas kemudian memasukkan kedalam program dan jangan ada yang terpisahkan agar dapat dibahas di Banggar dan didorong di APBD Perubahan TA. 2021 dan APBD Pokok TA. 2022.
HUMAS DPRD Prov. Sulbar
0 comments