- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
- Pesawat Batik Air Resmi Kembali Mendarat di Bandara Tampa Padang Mamuju, Optimisme Gubernur SDK: Okupansi Bisa Capai 250 Penumpang di Hari-Hari Berikutnya
Ketua DPRD Sulbar Menghadiri Acara PKS
Mamuju KAREBA1- Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras menghadiri acara Penandatanganan Mou dan PKS Antara Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulawesi Barat Dengan Badan Pertanahan Nasional, Bank SulselBar dan Direktorat Jenderal Pajak.di Ballroom D’Maleo Hotel Mamuju, Rabu, 10 Juli 2019.
Bank SulSelBar bertugas menyediakan sekaligus melakukan pemasangan alat disetiap hotel,restauran dan tempat hiburan karena hal tersebut merupakan sumber penerimaan pajak bagi pembangunan daerah,termasuk penggunaan pajak bagi penggunaan air tanah, kata alexander.
Penandatanganan disaksikan oleh Wakil Ketua KPK RI,Alexander Marwata.
Wakil ketua II KPK RI,Alexander Marwata,menyampaikan penandatanganan Mou tersebut sebagai bukti KPK telah bijak pada optimalisasi penerimaan daerah dari pajak dan juga optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang ada disebuah pemerintahan,maka dari itu KPK sangat peduli dengan hal tersebut sehingga pihaknya bekerjasama dengan BPN, Bank SulSelBar dan Dirjen pajak yang menginginkan terciptanya suatu keterbukaan data yang transparansi.
ia juga mengatakan korupsi dibidang penerimaan itu tidak kalah parah dibanding korupsi pengeluaran dimana hal tersebut cenderung tidak ketahuan karena belum tercatat dalam badan pencatatan keuangan daerah atau APBD.
Kegiatan tersebut turut dihadiri, Ketua DPRD Prov.SulBar, Amalia Fitri Aras,Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar,Wakil Gubernur Sulbar,Enny Anggraeni,Sekprov Sulbar,Muhammad idris,Direktur utama Bank SulSelBar,Andi Muhammad Rahmat,Kepala Kanwil BPN IzdaPutra,Kepala direktorat jenderal pajak, Sulawesi,selatan,Barat dan Tenggara, Wansepta,Para Bupati dan Wakil Bupati Se-SulBar, Para pimpinan OPD lingkup pemprov sulbar dan pemkab se sulbar serta para tamu undangan lainnya. .
Related Posts
0 comments