- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Kemenristekdikti Bantah Tutup 243 Kampus Bermasalah
JAKARTA KAREBA1-Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) secara resmi belum mengeluarkan jumlah perguruan tinggi yang dinonaktifkan karena dianggap bermasalah.
Seperti dilansir CNN Indonesia, Selasa (06/10/2015) Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti, mengoreksi jumlah yang sebelumnya beredar, yakni 243 perguruan tinggi.
“Pemerintah, dalam hal ini Kemenristekdikti, belum mengeluarkan angka resmi. Tapi di pangkalan data, sudah ada (perguruan tinggi) yang dinonaktifkan,” kata Ghufron di Jakarta.
Kabar adanya ratusan perguruan tinggi yang dinonaktifkan itu, ujar Ghufron, diambil berdasarkan data dari pengamat pendidikan. Data itu kemudian dicatat di situs Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
“Angka 243 yang dinonaktifkan itu sebetulnya bukan angka resmi dari Kementerian Ristek Dikti,” kata dia.
Penonaktifan kampus tercatat di pangkalan data. Kata Ghufron, perguruan tinggi yang tidak menyerahkan laporan, akan ditutup di pangkalan data.
“Artinya mahasiswa masih bisa tetap kuliah. Ini yang orang sering salah kira,” ujar Ghufron.
Sebelumnya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Mejene (Stikes BBM) diisukan telah dibekukan dan tidak diakui Dikti karena bermasalah.
Ketua Stikes BBM Zulkifli mengatakan, kampusnya masuk daftar bermasalah hanya karena soal sistem pelaporan online yang sementara dinonaktifkan karena ada kesalahan data yang masuk.( Baca: Stikes Bina Bangsa Diisukan Bermasalah Karena Forlap PDPT Non Aktif )
Kesalahan data tersebut kata Zulkifli, terkait rasio dosen yang dianggap tidak sesuai jumlah mahasiswa.
“Padahala itu masih data tahun 2014. Tahun ini kita sudah menerima dosen dan jumlahnya sudah sesuai, tapi data yang masuk ke dikti masih data lama,” kata Zulkifli.
Redaktur: Muh Gufran Padjalai
0 comments