- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
JANGAN ADA PUNGUTAN PENYALURAN KARTU INDONESIA SEHAT
MAMUJU KAREBA1-DPRD Provinsi Sulawesi Barat akan terus menerus mengawasi penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Provinsi Sulbar agar terus menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim menyampaikan itu pada dialog
dengan tema mengawal optimalisasi program kartu sakti secara konsisten
di Provinsi Sulbar digelar Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII) Cabang Mamuju.
Ia mengatakan, tidak boleh ada pungutan dalam penyaluran KIS kepada
seluruh masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan, penyaluran KIS
harus dilakukan tanpa ada pungutan.
“Tidak boleh ada pungutan, KIS mesti disalurkan dengan baik, kami akan
awasi dan kalau ada pungutan maka akan ditindak sesuai aturan yang
ada,” katanya.
Menurut dia, DPRD Sulbar juga akan terus berupaya agar seluruh
masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program pemerintah untuk peningkatan pelayanan kesehatan di daerah ini.
“Kami pastikan seluruh masyarakat tidak mampu mendapatkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan ini kami juga awasi,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Sulbar sedang berupaya meningkatkan agar anggaran pelayanan kesehatan dapat terus meningkat sesuai amanat Undang Undang, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Sulbar# CL




0 comments