- Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Resmikan Gedung Bangunan Pendidikan SMA/SMK Sumber DAK di Mamuju Tengah
- DPRD Sulbar Bahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
- Zain Resmi Jabat PJ Bupati Mamasa, Yakub Solon Kembali Jalankan Tugas Sebagai Asisten II Pemprov Sulbar
- DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- DPRD Sulbar Rapat PAW Fitriani dan Ebsan Dilantik Menjadi Anggota DPRD
- Terima Audiensi LP3KD , Pj Gubernur Sulbar Siap Dukung Perwakilan Pesparani
- Deklarasi Dukungan Capres 2024
- Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
- Securitity Mempertontonkan Pornografi kepada Anak, sejumlah orang tuanya murid SD Muhammadiyah minta proses hukum
Hadapi Bencana Pemprov Sulbar Dorong Perkuat Kesiapsiagaan
MAMUJU Kareba1
Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik membuka Pelatihan Early Warning System Se- Provinsi Sulawesi, melibatkan seluruh Forkopimda, dan Instansi terkait di Mako Brimob Polda Sulbar, Senin 7 November 2022.
Akmal Malik mengatakan, melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan, merupakan langkah baru untuk membentuk kesiapsiagaan Sulbar menghadapi bencana.
“Saya jujur kegiatan ini diinspirasi kejadian beberapa waktu lalu yaitu bergesernya bukit di Desa Onang yang menutupi jalan lintas Sulawesi dan informasi pertama saya dapatkan dari Polda,”kata Akmal Malik.
Ia bersyukur, kejadian itu dapat ditangani dengan cepat berkat kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh pihak.
Namun, yang menjadi perhatian serius menurutnya adalah bagaimana menyiapkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Apalagi Sulbar memiliki potensi bencana paling tinggi di seluruh Indonesia.
“Khusus di Sulawesi Barat , berdasarkan data indeks risiko bencana tahun 2021, Sulawesi Barat mempunyai skor resiko yang paling tinggi yaitu 164,85 point,”kata Akmal Malik
Ia mendorong, agar seluruh pihak berkolaborasi melakukan kewaspadaan terhadap kebencanaan di Sulbar. 
“Kuncinya ada di kolaborasi, mohon hilangkan spirit yang mementingkan diri sendiri. Saya minta ketika ada kejadian bencana semua pihak bergerak, harus ada kolaborasi pemerintah Provinsi dan kabupaten dan instansi terkait,”ucap Akmal Malik.
Sebab menurutnya, lanjut Akmal Malik, penyelesaian persoalan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, harus dilakukan secara bersama. Termasuk melibatkan OPD terkait. Ia pun menekankan agar dalam pelatihan yang digelar melahirkan output sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP).
“Kita ingin outputnya dapat mengindentifikasi titik-titik potensi bencana di seluruh kabupaten,”
Tolong juga dibuatkan Sop-nya,”ucapnya.
Kalaksa BPBD Sulbar Amri Ekasakti, mengatakan pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah mengingat tingginya potensi bencana terjadi Sulawesi menjadi perhatian serius.
“Utamanya, tindakan nyata terhadap penanggulangan bencana di jalur Sulawesi agar distribusi barang dan jasa dapat berjalan lancar,” tutupnya. (rls)
0 comments