- Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Resmikan Gedung Bangunan Pendidikan SMA/SMK Sumber DAK di Mamuju Tengah
- DPRD Sulbar Bahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
- Zain Resmi Jabat PJ Bupati Mamasa, Yakub Solon Kembali Jalankan Tugas Sebagai Asisten II Pemprov Sulbar
- DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- DPRD Sulbar Rapat PAW Fitriani dan Ebsan Dilantik Menjadi Anggota DPRD
- Terima Audiensi LP3KD , Pj Gubernur Sulbar Siap Dukung Perwakilan Pesparani
- Deklarasi Dukungan Capres 2024
- Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
- Securitity Mempertontonkan Pornografi kepada Anak, sejumlah orang tuanya murid SD Muhammadiyah minta proses hukum
H4:Eksekutif dan Legislatif Hanya Beda Pendapat
KAREBA1, MAMUJU- Pernyataan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) perihal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – Perubahan (APBD-P) perihal penolakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadi polemik. Pasalnya pernyataan gubernur Sulbar, mengatakan perihal keterlambatan akibat di “goreng” oleh pihak DPRD disalahsatu media cetak harian.
Akibat pemberitaan tersebut, pihak DPRD Sulbar melakukan konfrensi pers di ruang rapat pimpinan, Senin 29 Oktober 2018.
Dalam konfrensi pers dihadiri puluhan awak media baik cetak, online dan eletronik, TV.
Hadir dalam konfrensi pers Ketua DPRD Sulbar, Amelia Aras dan Wakil Ketua dan beberapa unsur ketua komisi.
Perihal isu ketidak harmonisan dibantah oleh Wakil Ketua DPRD, H. Hamzah Hapati Hasan (H4) legislator asal Golkar.
“Hal itu tidak benar kalau pihak eksekutif dan legeslatif tidak harmonis, kalau beda pendapat itu biasa dalam demokrasi. Pihak DPRD dalam hal ini sebagai lembaga pengawasan, mengkritisi itu wajar sebagai lembaga yang mewakili rakyat, ” kata Hamzah Hapati Hasan saat di temui di rumah jabatannya, usai konfrensi pers
0 comments