- Ketua Gebrak Sulbar; Dunia pendidikan Masih butuhkan Prof Gufron
- HMI Desak Penegakan Hukum Dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019
- HMI Cabang Manakarra Cium Aroma Pelanggaran Terkait Mutasi ASN lingkup Pemrov Sulbar
- KNTI ; Pemerintah Agar lebih memperhatikan kesejahteraan Nelayan Kecil
- Bupati Mamuju : Tidak Ada Lagi Pendukung A dan Pendukung B
- Di Kalukku, Sutinah Tantang Para Kepala Desa
- Bupati Mamuju : “Kades Pejabat Publik Yang Harus Melayani”
- Ormas Dukung kebijakan Pemerintah Mamuju, Vaksin Pilkades
- Jasman Pimpin BMI Sulbar Ketua DPN BMI: mari bangun demokrasi untuk keadilan
- Gubernur Sulbar Lantik 12 Pejabat Tinggi Pratama
Sukri Temui Massa Demonstran
Tampak Sukri umar Anggota DPRD Sulbar berdialog dengan puluhan Massa aksi
KAREBA1, MAMUJU- Anggota komisi II fraksi demokrat DPRD Sulbar, Sukri Umar didampingi Sekertaris Dewan DPRD Sulbar Safaruddin.S.DM menemui puluhan Massa aksi dari HMI Himpunan Mahasiswa Islam di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Rabu (31/10/2018).
Massa aksi mendesak kepada gubernur sulbar untuk mengevaluasi kinerja seluruh kepala OPD, Mencopot kepala OPD yang tidak becus dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, Meminta kepada DPRD Prov Sulbar untuk lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif.
Dihadapan Massa aksi Sukri Umar menyampaikan, terkait progres serapan anggaran dieksekutif yang sampai hari ini masi minim, pihaknya mengajak kepada para demonstran untuk mengawal secara bersama-sama.
“hasil pemeriksaan BPK, tentu kita percayai itu. Tindak lanjut yang akan kita lakukan adalah tentu mendorong supaya kerugian negara yang di maksud itu bisa diatur bahwa masi ada kesempatan pihak eksekutif mengembalikan kerugian negara yang dimaksud,” ujar Sukri.
“Kalau kita mau menyidik, ya kita ndak bisa menyidik, DPR ini bukan penyidik. Bisa saja dimediasi namun itu ada langkah-langkahnya,” sebut Sukri Umar.
Perlu di ketahui kata Sukri, bahwa DPRD dibatasi oleh kewenangan. Kalu bicara soal kasus korupsi tentu dasarnya itu adalah kerugian negara, kalau bicara kerugian negara yang berhak adalah, BPK, BPKP.
“Ketika mereka sudah mengatakan ada kerugian negara, ya tentu itu sudah valid, paten, tidak boleh lagi kita membantah-bantah itu, DPR dan eksekutif tidak boleh mengatakan bahwa itu tidak benar, itu salah karena itu hasil audit, yang mereka punya kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang,” tegas Sukri Umar#
0 comments