- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
Dukung Keberadaan Lembaga Penyiaran, KPID Sulbar lakukan EUCS PT. Mavima TV
Tinambung Kareba1– Menindaklanjuti Surat Kementerian Komunikasi dan informatika Republik Indonesia Nomor 7/ JDPPI.4/P.I.03.03/01/2020 tentang pemberitahuan pelaksanaan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS), tanggal 7 Januari 2020, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat melakukan monitoring sekaligus Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan PT. Mandar Visual Mandiri (Mavima) Tinambung sebelum dikeluarkannya Izin Penyelenggaran Penyiaran Tetap. Senin, 13/01/2020.
Menurut anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sulbar, Ahmad Syafri Rasyid, EUCS merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh LPP untuk mendapatkan IPP Tetap, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kominfo No.18 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan tata cara perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
Menurutnya EUCS yang dilakukan KPID, adalah amanah pasal 51 Kepmen Kominf.18Tahun 2012, sebagai salah satu Tim EUCS, tugas dan fungsi KPID yg harus dilaksanakan untuk menilai apakah lembaga penyiaran tersebut dibolehkan atau tdk dibolehkan untuk mendapatkan IPP Tetap,” sebut Ahmad Syafri Rasyid.
” KPID Sulbar akan memberikan penilai terhadap LPP Mavima Tinambung, apakah sesuai dipersyaratkan atau tidak hasil akhirnya akan dikeluarkan Kominfo RI pada tanggal 21/01/2020 di Bogor Jawa Barat.
menanggapi pelaksanaan EUCS yang dilakukan KPID Sulbar, Pemilik PT. Mavima Tinambung, Muhammad Zidiq, mengharapkan agar proses ini menjadi bagian penting, TV Kabel yang dikelola dapat segera mendapat izin tetap dari Kominfo. ” Harapan saya agar KPID Sulbar dapat menfasilitasi terbitnya IPP Mavima sehingga kami aman dalam mengoperasikan usaha tv kabel ini,” harap Muhammad Zidiq.
Sementara itu, Koordinator Bidang Perizinan KPID Sulbar, Masram, SE menyebutkan Tim KPI/KPID melakukan evaluasi terhadap aspek program siaran terkait kelengkapan dan kesesuaian program siaran.
Selain PT. Mavima Tinambung, tahun ini KPID Sulbar menargetkan 5 Pelaku usaha TV Kabel, akan segera menyusul untuk EUCS guna mendapatkan IPP Tetap. ” KPID Sulbar sudah menfasilitasi pendaftaran IPP melalui OSS, dan untuk memastikan untuk terpenuhinya persyaratan yang dikirimkan ke Kominfo RI, KPID Sulbar melakukan pemantauan isi siaran sekaligus EUCS, kita akan berupaya agar PT. Sipatuo Visual Mamasa, PT. Salongan Majene, PT. Mamuju Tengah TV dan PT. Pasangkayu TV serta PT Aralle TV, dimana Tahun 2019 lalu baru mengantongi IPP sementara agar dapat mendaoatkan IPP Tetap di tahun 2020 ini,” Tokoh senior Hipermaju ini.
Dalam UECS, ini hadir Ketua dan Anggota KPID Sulbar, April Ashari, Budiman Imran, Sri Ayuningsih dan Urwa didampingi Muhammad Zidiq dan Sulaiman dari PT Mavima Tinambung.
(Humas KPID Sulbar)
Related Posts
0 comments