- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
- Hari Kesadaran Nasional dan Hari Desa Nasional 2026 Jadi Momentum Optimisme Pembangunan Sulbar
- Persiapan SPBE 2026, Satpol PP Tekankan Soliditas Tim
- Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju Tengah, Koordinasikan Penerapan TPP
- FPPS menilai KUHP berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi
- Gubernur Suhardi Duka Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
DPRD Sulbar Rapat Kordinasi Terkait Perlindingan Anak
Mamuju, Kareba1- Kamis 22 Agustus 2019.
Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Panitia Khusus (Pansus) Sistem Perlindungan anak DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dengan mengundang beberapa Lembaga Pemerhati Perempuan dan anak Yang ada di Sulawesi Barat serta Perwakilan dari Pemerintah Provinsi diantaranya Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dari Pihak Vertikal Kanwil Kemenag, Kanwil Hukum dan Ham dan juga dari Pihak Aparat kepolisian yaitu Polres Mamuju.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Rapat dengar Pendapat ini dipimpin oleh Ibu Hj. Hastuti Indriani, SE., Sebagai Ketua Pansus dan didampingi beberapa anggota DPRD yang tergabung dalam pansus ini diantaranya Ir. H. Abidin, Muhammad Tasrif, SE., Hj. Fatmawati L. S.Sos dan Saoda, S. S.Pdi
Pada saat berlangsung nya Rapat Dengar Pendapat ini beberapa peserta memberikan masukan dan saran terkait Ranperda ini khususnya pada Penanganan Perkawinan usia dini dan pencegahan anak putus sekolah.
Rapat Dengar Pendapat ini bertujuan untuk menampung saran dan pendapat dari para pihak yang hadir, sebagai bahan guna penyempurnaan “Ranperda Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak”, yang mana Ranperda ini Merupakan Inisiatif dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat Periode 2014-2019.
Lebih lanjut ketua Pansus Mengatakan bahwa ini merupakan Perda inisiatif DPRD Sulawesi Barat, jadi Peraturan Daerah ini dibuat untuk memberi penguatan Anggaran, dan berharap bisa memberi support program-program mana yang bisa mengurangi tau meminimalisir tingginya kasus Perkawinan usia anak, dan ini merupakan persembahan terakhir diakhir periode kami selaku legislatif Perempuan. Ucap Ibu Hj. Hastuti Indriani, SE
Related Posts
0 comments