- Polri persisi gagal di Sulbar, gratifikasi Kapolda bungkam
- Dugaan Gratifikasi Tanah oleh Orang Tua Casis Polri, Gebrak Soroti “Kuota Mabes” di Polda Sulbar
- Hari Lingkungan Hidup 2025, Sulbar Gaungkan Aksi Nyata Lawan Sampah Plastik
- Gubernur SDK Bertandang ke Menteri Investasi: Potensi Laut dan Kakao Menarik Perhatian, Janjikan Kerja Sama Investor
- DLH Sulbar Dorong Pemkab Proaktif Jemput Dukungan KLH/BPLH untuk Pengelolaan Sampah
- Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan Integritas dan Keteladanan
- Dipimpin Kemendagri Tito Karnavian, Pemprov Sulbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Virtual
- FPPI Mamuju sesalkan stetmen Bupati Tidak berpihak ke rakyat
- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
DPRD Sulbar Rapat Kordinasi Terkait Perlindingan Anak
Mamuju, Kareba1- Kamis 22 Agustus 2019.
Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Panitia Khusus (Pansus) Sistem Perlindungan anak DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dengan mengundang beberapa Lembaga Pemerhati Perempuan dan anak Yang ada di Sulawesi Barat serta Perwakilan dari Pemerintah Provinsi diantaranya Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dari Pihak Vertikal Kanwil Kemenag, Kanwil Hukum dan Ham dan juga dari Pihak Aparat kepolisian yaitu Polres Mamuju.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Rapat dengar Pendapat ini dipimpin oleh Ibu Hj. Hastuti Indriani, SE., Sebagai Ketua Pansus dan didampingi beberapa anggota DPRD yang tergabung dalam pansus ini diantaranya Ir. H. Abidin, Muhammad Tasrif, SE., Hj. Fatmawati L. S.Sos dan Saoda, S. S.Pdi
Pada saat berlangsung nya Rapat Dengar Pendapat ini beberapa peserta memberikan masukan dan saran terkait Ranperda ini khususnya pada Penanganan Perkawinan usia dini dan pencegahan anak putus sekolah.
Rapat Dengar Pendapat ini bertujuan untuk menampung saran dan pendapat dari para pihak yang hadir, sebagai bahan guna penyempurnaan “Ranperda Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak”, yang mana Ranperda ini Merupakan Inisiatif dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat Periode 2014-2019.
Lebih lanjut ketua Pansus Mengatakan bahwa ini merupakan Perda inisiatif DPRD Sulawesi Barat, jadi Peraturan Daerah ini dibuat untuk memberi penguatan Anggaran, dan berharap bisa memberi support program-program mana yang bisa mengurangi tau meminimalisir tingginya kasus Perkawinan usia anak, dan ini merupakan persembahan terakhir diakhir periode kami selaku legislatif Perempuan. Ucap Ibu Hj. Hastuti Indriani, SE
Related Posts
0 comments