DPRD Sulbar Minta Pemerintah Tata Pengelolaan Birokrasi

By on Kamis, 27 September 2018

MAMUJU KAREBA1- DPRD Sulawesi Barat meminta agar pemerintah di provinsi setempat dapat menata pengelolaan birokrasi karena dinilai tidak berjalan efektif dan efisien.

“Tolong ditata pemerintahan. Minimnya serapan anggaran indikasi bahwa pemerintah tidak berjalan secara efektif dan efisien,” kata anggota DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Kamis.

Ia mengatakan, serapan anggaran APBD Sulbar baru mencapai sekitar 40 persen, padahal telah memasuki triwulan ketiga masa penggunaan anggaran.

“Tata birokrasi, meskipun belum bisa diberikan kesimpulan karena serapan anggaran masih berjalan, namun tetap akan dievaluasi akhir tahun jangan sampai serapan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.

Ia mengatakan, satu tahun ke depan penataan birokrasi harus terus dilakukan agar benar benar pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulbar.

“Sulbar sebagai provinsi termuda di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat cita0cita ini tak boleh luntur sehingga pemerintah harus berbuat yang terbaik untuk pembangunan daerah,” katanya.

Pewarta : M.Faisal Hanapi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ten − eight =