- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
DPRD Sulbar Merima Anggota Pansus DPRD Sidrap
MAMUJU KAREBA1- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja atau studi banding dari panitia khusus (pansus) DPRD Kabupaten Sidap di ruang rapat pimpinan kantor DPRD Sulbar, Selasa (18/06/19).
Kunjungan pansus DPRD Sidrap tersebut diterima oleh anggota DPRD Sulbar dari Fraksi Partai Demokrat Yahuda Salempang bersama anggota DPRD Sulbar dari Fraksi Partai Golkar Sudirman yang dipercayakan untuk menerima kunjungan tersebut.
Ketua DPRD Sidrap Zulkarnain mengatakan, kunjungan mereka ke DPRD Sulbar ini, guna melakukan studibanding terkait aspek pertanggung jawaban belanja DPRD Provinsi Sulbar tahun 2018. Contoh kasus yang menjadi bahan perbandingan dari DPRD Sidrap adalah penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (DD/ADD) serta sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau SILPA.
“Contonya DD/ADD yang tidak terealisasi, dimana tidak bisa dibelanjakan lagi karena itu tidak masuk dalam pembahasan RAPBD, bagaiman di Sulbar ini apa hal seperti itu masih bisa dibelanjakan,” kata Zulkarnain.
“Juga mengenai SILPA, apakah SILPA bisa dibelanjakan sebelum APBD perubahan dan dilakukan Pergub juka APBD perubahan ditolak,” sambungnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Yahuda menjelaskan, bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan, sebab belum di lakukan pembahasan.
“Namun, ada hal yang bisa di belanjakan jika dalam kondisi mendesak. Contohnya, jika sewaktu-waktu terjadi suatu bencana alam, itu bisa kita belanjakan dengan cara anggota DPRD harus mengambil keputusan dengan ijin prinsip,” jelas Yahuda.
Yahuda juga berpesan, agar dalam pembahasan di DPRD nantinya, anggota DPRD harus tetap kompak dan solid.
“Rekan dari DPRD Sidrap, harus tetap kompak dan solid dalam pembahasan, karna kita yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan merupakan pungsi kontrol yang harus di perketat,” tutup Yahuda. (Advertorial)
Related Posts
0 comments