- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
DPRD SULBAR KONSULTASIKAN KIP
MAMUJU KAREBA1.com-Komisi I DPRD Sulbar berkonsultasi Komisi Informasi Publik (KIP)RI di Jakarta, diterima Sekretaris KIP RI Dr. Bambang Hardi Winata dan staf ahli KIP Agus, SH, MH.
Ketua Tim Seleksi KIP Daerah Sulawesi Barat Syamsul Samad,mengatakan,kunjungan ke KIP pusat untuk mengkoordinasikan rekruitmen calon komisioner KIP Daerah, yang akan dilaksanakan di Sulbar.
Ia berharap KIP Sulbar yang terbentuk kedepan dapat menjadi lembaga independen dan menjunjung tinggi aturan yang ada
dalam proses penyelesaian setiap sengketa informasi yang ada. Sekertaris KIP juga berharap KIP yang dibentuk kedepan dapatmelibatkan unsur pemerintah dan masyarakat dan bekerja semaksimalmuning menyelesaikan perkara yang sesuai dengan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penulis: ikal.
Related Posts
0 comments