- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja terhadap LKPJ Gubernur terkait dengan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS
Mamuju Kareba1, Panitia Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja terhadap LKPJ Gubernur terkait dengan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan rencana strategis penanganannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polman.
Dalam pertemuan tersebut dengan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polman tim Panja telah mendapatkan sajian data tentang langkah-langkah penanganan ATS untuk di kabupaten polman .
Dari sajikan data ini Dinas Pendidikan telah mampu melakukan upaya yang serius dengan melakukan pengembalian Ats kesekolah baik formal maupun informal termasuk (PKBM) pusat kegiatan belajar berbasis masyarakat.
Diskusi intensif dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang menyebabkan tingginya angka ATS di wilayah tersebut. Selain itu, Panja juga mengkaji efektivitas program-program yang telah dilaksanakan serta mencari solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam menangani masalah pendidikan di daerah tersebut.
Abdul rahim menegaskan kepada pemerintah Kab. Polman Khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap penanganan Ats ini untuk ditindaklanjuti dengan kebijakan anggaran yang memadai dari APBD pemerintah Prov. Sulawesi barat, serta pentingnya upaya bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan seluruh stakeholder terkait dalam menyelesaikan masalah ATS. Pungkasnya. (Ros/Anthy)
#dprd_sulbar
Related Posts
0 comments