- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Cegah Kecurangan, Ombudsman Sulbar, Awasi Seleksi CPNS Kanwil Kemenkumham
Mamuju Kareba1 – Jajaran Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Barat, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Ombudsman RI Sulbar, Kamis (10/08/17).
Dalam rangka membahas sejumlah persiapan terkait pengawasan seleksi CPNS dilingkungan Kementrian Hukum dan Ham provinsi sulawesi barat tahun 2017.
Pelaksanaan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Kanwil
Kemenkumham Sulbar, akan melibatkan Ombudsman RI Sulawesi barat, dalam
proses pengawasan dan menerima laporan kecurangan dari masyarakat
selama dalam tahapan seleksi.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Farida, SH. M Si, mengatakan
pelibatan pihak Ombudsman RI Sulbar dalam seleksi ini, untuk memantau
dan mengawasi jalan proses seleksi sebagai upaya meminimalisir
terjadinya kecurangan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar.
Mengatakan pihak Ombudsman RI Sulbar, segera membentuk Tim dan membuka
pos pengaduan, ia juga menekankan kepada panitia daerah bekerja
maksimal sesuai SOP yang telah ditentukan panitia pusat, sehingga
pelaksanaan seleksi CPNS ini dapat berjalan dengan baik dan bersih,
serta menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang jujur, profesional dan
inovatif.
“Pasca pertemuan ini, kami segera membuka pos pengaduan, secara
kelembagaan kami juga menghimbau kepada publik, jika menemukan
tindakan maladministrasi selama dalam proses seleksi, silahkan di
potret, rekam dan laporkan ke Ombudsman RI Sulbar, kita semua
berharap proses ini berjalan objektif dan transparan,” Kata Lukman
Umar (Humas Ombudsman Sulbar)
0 comments