- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
DPRD Sulbar Dukung Anggaran Untuk Sekolah Penerbangan Sulbar
MAMUJU KAREBA1.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat merespon program pemerintah untuk mendirikan sekolah penerbagan di Sulawesi Barat. Setelah mendengar penjelasan langsung dari Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, maka pimpinan DPRD Sulbar siap untuk memberikan dukungan penganggaran melalui APBD.
Menurut Wakil Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, pihaknya membahas tentang kondisi dan kebutuhan anggaran sekolah penerbangan dengan gubernur di Bandara Tampapadang, Mamuju, Senin.
“Secara prinsip tentu kami setuju jika untuk kepentingan peningkatan SDM di Sulbar. Anak-anak kita yang berminat bekerja di bidang penerbangan tentu harus kita support. Harus ada anak Sulbar yang bisa jadi pilot di masa yang akan datang,” ungkap Hamzah.
Sekretaris Partai Golkar Sulbar ini menambahkan, anggaran yang dibutuhkan untuk saat ini adalah subsidi untuk para siswa yang akan bersekolah di sekolah penerbangan tersebut yang ditaksir berkisar Rp 850 juta per siswa.
Karena para siswanya nantinya berasal dari kabupaten, maka subsidi tersebut berasal dari hasil sharing APBD provinsi dan APBD kabupaten. Tiap kabupaten nantinya mengirimkan dua calon siswa.
Sebagai tahap awal, untuk memulai sekolah penerbangan ini, maka jumlah siswanya minimal 15 orang. Jadi, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 12,75 miliar.
“Kami siap dukung anggaran di APBD provinsi. Itu sudah tanggung jawab kami sebagai pimpinan dewan. Kalau untuk anggaran di DPRD kabupaten, itu tanggung jawab gubernur untuk bicara dengan para bupati. Kalau bisa anggarannya sudah tersedia di APBD perubahan,” jelas Hamzah.
Penulis: Muh Sudirman

0 comments