- Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Resmikan Gedung Bangunan Pendidikan SMA/SMK Sumber DAK di Mamuju Tengah
- DPRD Sulbar Bahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
- Zain Resmi Jabat PJ Bupati Mamasa, Yakub Solon Kembali Jalankan Tugas Sebagai Asisten II Pemprov Sulbar
- DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- DPRD Sulbar Rapat PAW Fitriani dan Ebsan Dilantik Menjadi Anggota DPRD
- Terima Audiensi LP3KD , Pj Gubernur Sulbar Siap Dukung Perwakilan Pesparani
- Deklarasi Dukungan Capres 2024
- Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
- Securitity Mempertontonkan Pornografi kepada Anak, sejumlah orang tuanya murid SD Muhammadiyah minta proses hukum
DPRD Sulbar Dukung Anggaran Untuk Sekolah Penerbangan Sulbar
MAMUJU KAREBA1.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat merespon program pemerintah untuk mendirikan sekolah penerbagan di Sulawesi Barat. Setelah mendengar penjelasan langsung dari Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, maka pimpinan DPRD Sulbar siap untuk memberikan dukungan penganggaran melalui APBD.
Menurut Wakil Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, pihaknya membahas tentang kondisi dan kebutuhan anggaran sekolah penerbangan dengan gubernur di Bandara Tampapadang, Mamuju, Senin.
“Secara prinsip tentu kami setuju jika untuk kepentingan peningkatan SDM di Sulbar. Anak-anak kita yang berminat bekerja di bidang penerbangan tentu harus kita support. Harus ada anak Sulbar yang bisa jadi pilot di masa yang akan datang,” ungkap Hamzah.
Sekretaris Partai Golkar Sulbar ini menambahkan, anggaran yang dibutuhkan untuk saat ini adalah subsidi untuk para siswa yang akan bersekolah di sekolah penerbangan tersebut yang ditaksir berkisar Rp 850 juta per siswa.
Karena para siswanya nantinya berasal dari kabupaten, maka subsidi tersebut berasal dari hasil sharing APBD provinsi dan APBD kabupaten. Tiap kabupaten nantinya mengirimkan dua calon siswa.
Sebagai tahap awal, untuk memulai sekolah penerbangan ini, maka jumlah siswanya minimal 15 orang. Jadi, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 12,75 miliar.
“Kami siap dukung anggaran di APBD provinsi. Itu sudah tanggung jawab kami sebagai pimpinan dewan. Kalau untuk anggaran di DPRD kabupaten, itu tanggung jawab gubernur untuk bicara dengan para bupati. Kalau bisa anggarannya sudah tersedia di APBD perubahan,” jelas Hamzah.
Penulis: Muh Sudirman
0 comments