- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
Komitmen Perkuat Tata Kelola Akuntabel, BPKAD Sulbar Respons Cepat Tindak Lanjut Temuan Pengawasan
Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), Muhammad, dalam Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
Komitmen tersebut sejalan dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Rapat yang dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2026 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 700/12/I/2026 tanggal 28 Januari 2026.
Kepala Bidang BMD, Muhammad, menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKAD dalam rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
“Rapat ini menjadi momentum bagi kami untuk melakukan evaluasi sekaligus percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan pengawasan. Kami berkomitmen agar pengelolaan barang milik daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra menegaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah.
“Kami mendorong seluruh jajaran untuk serius dan konsisten dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang berdampak langsung pada pelayanan publik,” tegasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Perkimtanhub), serta tim dari Inspektorat yang bersama-sama membahas langkah strategis percepatan tindak lanjut hasil pengawasan.
Melalui langkah ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat terus memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan terpercaya di mata masyarakat. (Rls)
Related Posts
0 comments