- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Kondisi Politik dan Demokrasi di Sulbar Saat ini Dinilai Sudah Amoral
MAMUJU KAREBA1 – Dialog kebangsaan yang digelar Pemuda Muhammadiyah baru-baru ini di Polewali Mandar yang mengahdirkan Prof Amien Rais sebagai pembicara utama, dengan tema, peran ormas Islam dalam politik dan demokrasi, menurut ketua panitia kegiatan, Firdaus Abdullah, punya alasan tersendiri khususnya dalam konteks pembangunan politik dan demokrasi di Sulawesi Barat (Sulbar).
Menurut Firdaus, kegiatan ini lahir dari kegelisahan pihaknya sebagai kader dan ormas, dengan melihat kenyataan hari ini di Sulbar, dimana pembangunan politik dan demokrasi, lebih banyak hanya dilatarbelakangi oleh kepentingan yang bersifatnya pragmatis.
“Sehingga kami berfikir, perlu ada peran oramas dalam konteks pembangunan demokrasi dan politik berbasis moralitas,” kata Firdaus.
Mengapa berbicara moralitas? Karena ketika berbicara tentang kondisi perpolitikan di Sulbar, hari ini kondisinya sudah tidak mengindahkan moralitas. Moralitas bukan tentang agama, tetapi tentang nilai-nilai yang secara umum dapat dipahami bersama sebagai sesuatu yang ideal dan seharusnya menjadi acuan dalam kehidupan sosial masyarakat.
“Misalnya kalau banyak pejabat terlibat korupsi itu kan tidak bermoral. Kalau istilahnya Pak Amien Rais sudah amoral. Kondisi kita sekarang kan terjadi amoral, di mana-mana kalo orang berbicara dalam konteks demokrasi dan politik, semua berbasis kepentingan pragmatis,” jelas Firdaus.
Firdaus mengungkapkan, berbicara tentang moralitas dalam pembangunan politik dan demokrasi, maka itu artinya berbicara tentang bagaimana jati diri anak bangsa sebagai komponen masyarakat yang ikut ambil bagian dalam konteks pembangunan demokrasi.
“Siapa yang ikut dalam bagian pembangunan demokrasi, tentunya semua element. Bukan hanya pemerintah, tapi juga termasuk partai politik, media dan ormas,” sebutnya.
Redaktur: Muh Gufran Padjalai

0 comments