- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
- Hari Kesadaran Nasional dan Hari Desa Nasional 2026 Jadi Momentum Optimisme Pembangunan Sulbar
- Persiapan SPBE 2026, Satpol PP Tekankan Soliditas Tim
- Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju Tengah, Koordinasikan Penerapan TPP
- FPPS menilai KUHP berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi
- Gubernur Suhardi Duka Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
Hasan Bado Sorot Bibit Porang di Polman
Anggota DPRD Sulbar Hasan Bado
Sulbar Kareba1.com –
Anggota DPRD Sulbar Hasan Bado meminta pihak terkait menelusuri proses tender dan sumber bibit porang. Kata Hasan, jangan sampai bibit itu abal-abal sehingga tidak tumbuh yidi terima oleh kelompok tani di kabupaten Polman.
Program pengadaan bibit porang di Dinas Pertanian dan Peternakan Sulbar tahun 2021 untuk kelompok tani , jadi perhatian DPRD Sulbar.
Hasan Bado meminta pihak terkait menelusuri proses tender dan sumber bibit porang tersebut Kata Hasan, jangan sampai bibit itu abal-abal sehingga tidak tumbu.
Contoh salahnya Bibit Porang.(foto net)
Menurutnya, saat dirinya mengajukan pengadaan bibit porang ke Dinas Pertanian dan Peternakan Sulbar, ia telah merekomendasi salah satu rekanan pembibitan porang sebagai pemasok agar bibit diambil dari situ. Namun rekanan pemenang tender justru berasal dari Kabupaten Enrekang, Sulsel.
“Bagi saya proses tender dan sumber bibit harus ditelusuri. Karena jangan sampai rekanan ambil sumber bibit porang abal-abal. Sehingga nasibnya begitu. Saya dengar di Kecamatan Limboro juga bibit porang tidak tumbuh,” ungkap Hasan Bado via telepon. Selasa 16 Agustus 2022.
Hasan Bado menjelaskan, usulan program pengadaan bibit porang di Desa Satokko Kecamatan Mapili, Kabupaten Polman, merupakan inisiatifnya. Namun anggarannya hanya Rp 100 juta lebih.
“Saya anggarkan kemarin Rp 200 juta, tapi hanya dikasih Rp 100 juta lebih karena alasan covid. Soal bibit porang tidak tumbuh ini akan di hearing di Komisi II DPRD Sulbar,” jelasnya.
Iya juga menyoroti pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Sulbar karena tidak menganggarkan biaya pupuk dan tanam.
Kata dia, anggaran pengadaan bibit porang Rp 2,4 miliar terbagi-bagi, bukan hanya di Polman namun juga di Kabupaten Pasangkayu. “Tapi ini petani hanya dikasih bibit.
Sementara itu, PPK pengadaan bibit unggul tanaman porang di Dinas Pertanian dan Peternakan Sulbar Masnawir mengklarifikasi bahwa dana Rp 2,4 miliar pengadaan bibit porang itu dibagikan kepada 23 kelompok tani (poktan) se-Sulbar.
Namun, lanjut Masnawir, soal rekomendasi rekanan pemasok bibit porang tidak boleh sembarangan, harus melalui lelang di ULP.
“Kami tidak campuri proses pemilihan rekanan pengadaan porang. Namun pemenang tender itu dari Enrekang tapi mereka juga mengambil bibit porang ke Sidrap. Karena persyaratan pengadaaan bibit porang itu harus di penangkaran,” ungkapnya.
Masnawir menyampaikan, dalam persyaratan kontrak dengan rekanan, pihaknya cuma diberi waktu 12 hari bila ada bibit porang yang rusak akan diganti oleh rekanan.
“Di Sulbar itu belum ada penangkaran porang, ada yang tanam porang disangka dirinya penangkaran, tapi mereka tidak lengkapi izinnya. Karena aturan ngambil barang harus dari penangkaran supaya terjamin mutunya,” tuturnya.
Dia menambahkan bibit porang butuh dua tahun baru bisa panen, karena jenisnya tanaman hutan yang sifatnya dorman, menggugurkan daun dulu kemudian tumbuh kembali.
“Ada fasenya lama tidak tumbuh. Ada ini tanaman porang pas depan kantor, di halaman tumbuh ji,” pungkasnya
Related Posts
0 comments