Hasan Bado Sorot Bibit Porang di Polman

Anggota DPRD Sulbar Hasan Bado

Sulbar Kareba1.com –

Anggota DPRD Sulbar Hasan Bado meminta pihak terkait menelusuri proses tender dan sumber bibit porang. Kata Hasan, jangan sampai bibit itu abal-abal sehingga tidak tumbuh yidi terima oleh kelompok tani di kabupaten Polman.

Program pengadaan bibit porang di Dinas Pertanian dan Peternakan Sulbar tahun 2021 untuk kelompok tani , jadi perhatian DPRD Sulbar.

Hasan Bado meminta pihak terkait menelusuri proses tender dan sumber bibit porang tersebut Kata Hasan, jangan sampai bibit itu abal-abal sehingga tidak tumbu.

Contoh salahnya Bibit Porang.(foto net)

Menurutnya, saat dirinya mengajukan pengadaan bibit porang ke Dinas Pertanian dan Peternakan Sulbar, ia telah merekomendasi salah satu rekanan pembibitan porang sebagai pemasok agar bibit diambil dari situ. Namun rekanan pemenang tender justru berasal dari Kabupaten Enrekang, Sulsel.

“Bagi saya proses tender dan sumber bibit harus ditelusuri. Karena jangan sampai rekanan ambil sumber bibit porang abal-abal. Sehingga nasibnya begitu. Saya dengar di Kecamatan Limboro juga bibit porang tidak tumbuh,” ungkap Hasan Bado via telepon. Selasa 16 Agustus 2022.

Hasan Bado menjelaskan, usulan program pengadaan bibit porang di Desa Satokko Kecamatan Mapili, Kabupaten Polman, merupakan inisiatifnya. Namun anggarannya hanya Rp 100 juta lebih.

“Saya anggarkan kemarin Rp 200 juta, tapi hanya dikasih Rp 100 juta lebih karena alasan covid. Soal bibit porang tidak tumbuh ini akan di hearing di Komisi II DPRD Sulbar,” jelasnya.

Iya juga  menyoroti pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Sulbar karena tidak menganggarkan biaya pupuk dan tanam.

Kata dia, anggaran pengadaan bibit porang Rp 2,4 miliar terbagi-bagi, bukan hanya di Polman namun juga di Kabupaten Pasangkayu. “Tapi ini petani hanya dikasih bibit.

Sementara itu, PPK pengadaan bibit unggul tanaman porang di Dinas Pertanian dan Peternakan Sulbar Masnawir mengklarifikasi bahwa dana Rp 2,4 miliar pengadaan bibit porang itu dibagikan kepada 23 kelompok tani (poktan) se-Sulbar.

Namun, lanjut Masnawir, soal rekomendasi rekanan pemasok bibit porang tidak boleh sembarangan, harus melalui lelang di ULP.

“Kami tidak campuri proses pemilihan rekanan pengadaan porang. Namun pemenang tender itu dari Enrekang tapi mereka juga mengambil bibit porang ke Sidrap. Karena persyaratan pengadaaan bibit porang itu harus di penangkaran,” ungkapnya.

Masnawir menyampaikan, dalam persyaratan kontrak dengan rekanan, pihaknya cuma diberi waktu 12 hari bila ada bibit porang yang rusak akan diganti oleh rekanan.

“Di Sulbar itu belum ada penangkaran porang, ada yang tanam porang disangka dirinya penangkaran, tapi mereka tidak lengkapi izinnya. Karena aturan ngambil barang harus dari penangkaran supaya terjamin mutunya,” tuturnya.

Dia menambahkan bibit porang butuh dua tahun baru bisa panen, karena jenisnya tanaman hutan yang sifatnya dorman, menggugurkan daun dulu kemudian tumbuh kembali.

“Ada fasenya lama tidak tumbuh. Ada ini tanaman porang pas depan kantor, di halaman tumbuh ji,” pungkasnya

Related Posts

• 

  DPRD Sulbar dan BPKPD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024, Wujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
  DPRD Sulbar dan BPKPD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024, Wujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
• 

  APBD Sulbar 2024: Ranperda Pertanggungjawaban Diserahkan Gubernur Suhardi Duka ke DPRD
  APBD Sulbar 2024: Ranperda Pertanggungjawaban Diserahkan Gubernur Suhardi Duka ke DPRD
• Sekretariat DPRD Sulbar Tingkatkan Kapasitas SPBE dengan Pendampingan Dinas Kominfo
  Sekretariat DPRD Sulbar Tingkatkan Kapasitas SPBE dengan Pendampingan Dinas Kominfo
• Sekretariat DPRD Sulbar Laksanakan Apel Pagi sebagai Wujud Disiplin dan Komitmen Pelayanan
  Sekretariat DPRD Sulbar Laksanakan Apel Pagi sebagai Wujud Disiplin dan Komitmen Pelayanan