- Pemprov Sulbar Respon Surat Mendagri Percepat Pembangunan Infrastruktur Jaringan di Sulbar
- Masyarakat Sulbar Gelar Doa Istighatsah, Harap Kedamaian Indonesia Kembali
- RSUD Sulbar dan UNIMAJU Perkuat Riset dengan Pelatihan SEM AMOS
- APBD 2026 Sulbar Disusun Lebih Tepat Sasaran, Bapperida Perketat Verifikasi RKA-SKPD
- Hadiri Rakor TPID dan TP2DD, Inspektorat Siap Kawal Efektivitas Kebijakan Pengendalian Inflasi di Sulbar
- Rumuskan Inovasi Baru, Dinas PUPR Persiapkan e-Laboroji Menjadi Inovasi Unggulan
- Kadis Koperindag Sulbar Satukan Persepsi Bendahara OPD, Akselerasi Pendaftaran Koperasi ASN Panca Daya
- Rakor TPID dan TP2DD, Bapperida Sulbar Tegaskan Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan dan Digitalisasi Daerah
- Capaian CKG Masih Rendah, Dinas Kesehatan Sulbar Bahas Strategi di Puskesmas Tampa Padang Mamuju
- Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Dorong Kolaborasi dan Kemandirian Pangan dalam Pengendalian Inflasi
DPRD Sulbar susun ranperda tata niaga Perkebunan sawit
Mamuju Kareba1
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) tata niaga perkebunan sawit.q
Anggota DPRD Sulbar, Hasan Bado mengatakan, penyusunan Ranperda tata niaga perkebunan sawit melibatkan berbagai pihak yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin dan tenaga ahli hukum pemprov Sulbar, dalam menyusun ranperda tersebut.
Selain itu, juga dilibatkan ahli Sawit Prof Ponten Marulitua Naibaho dari Medan Sumatera Utara juga dilibatkan untuk memberikan penjelasan dan masuka terkait draft Ranperda tersebut.
Hasan Bado yang juga legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, ranperda tersebut merupakan ranperda inisiatif DPRD Sulbar sebagai upaya mengatakan, persoalan harga sawit masih maupun kendala lainnya karena tidak adanya perda yang mengatur tata niaga komoditas perkebunan sawit.
“Petani dan perusahaan sawit selalu bermasalah dalam menetapkan harga sawit, dan petani sawit cendrung dirugikan, diharapkan ranperda tata niaga komoditas perkebunan dapat ditetapkan menjadi perda maka persoalan tata niaga komoditas perkebunan sawit dapat lebih baik dan petani dapat sejahtera,” kata Hasan Bado yang juga mantan anggota DPRD Polman.
Related Posts
0 comments