- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
- Hari Kesadaran Nasional dan Hari Desa Nasional 2026 Jadi Momentum Optimisme Pembangunan Sulbar
- Persiapan SPBE 2026, Satpol PP Tekankan Soliditas Tim
- Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju Tengah, Koordinasikan Penerapan TPP
- FPPS menilai KUHP berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi
- Gubernur Suhardi Duka Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
DPRD Sulbar usul Tiga perubahan Ranperda
Kareba1 Mamuju -DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengusulkan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk dibahas bersama pemerintah dan disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Suraida Suhardi bersama wakil gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar memimpin rapat paripurna DPRD Sulbar dengan agenda penjelasan pengusulan terhadap tiga ranperda Inisiatif DPRD Sulbar, di Mamuju, Kamis.
Tiga ranperda inisiatif DPRD Sulbar diantaranya ranperda tentang penanggulangan bencana daerah Sulbar kemudian ranperda tentang penamaan jalan objek dan bangunan milik Pemprov Sulbar.
Selain itu ranper ketiga yakni ranperda tentang tata niaga komoditi perkebunan di Provinsi Sulbar.
Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengatakan, tiga ranperda inisiatif DPRD Sulbar tersebut, merupakan ranperda yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan Sulbar.
“Ranperda tersebut sangat kita butuhkan dan pemerintah Sulbar akan menyetujui ranperda ini segera dibahas, sehingga cepat menjadi perda,” katanya.
Anggota DPRD Sulbar dari Fraksi Golkar, Sudirman mengatakan, bahwa dasar hukum dari pengusulan ranperda inisiatif itu adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana.
“Bencana merupakan musibah yang besar yang mengganggu susunan dasar dan fungsi normal masyarakat, yang datang dari laut, udara, perut bumi, manusia, maupun hewan,” ujarnya.
Olehnya itu, kata Sudirman, diperlukan perangkat hukum yang diharapkan efektif untuk dipakai guna menanggulangi bencana dimaksud.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Amalia Fitri Aras mengatakan, sektor pertanian sebagai penopang perekonomian Sulbar masih berada pada sektor primer, meskipun kontribusi sektor pertanian bagi pembangunan dari tahun ketahun mengalami penurunan.
“Seiring meningkatnya angka penduduk dan angka kemiskinan sebanyak 11, 50 persen atau sekitar 159,05 ribu jiwa, maka dibutuhkan ranperda inisiatif tata niaga komoditi perkebunan di Provinsi Sulbar, untuk dibahas dan disahkan menjadi Perda,” katanya
Related Posts
0 comments