- Polri persisi gagal di Sulbar, gratifikasi Kapolda bungkam
- Dugaan Gratifikasi Tanah oleh Orang Tua Casis Polri, Gebrak Soroti “Kuota Mabes” di Polda Sulbar
- Hari Lingkungan Hidup 2025, Sulbar Gaungkan Aksi Nyata Lawan Sampah Plastik
- Gubernur SDK Bertandang ke Menteri Investasi: Potensi Laut dan Kakao Menarik Perhatian, Janjikan Kerja Sama Investor
- DLH Sulbar Dorong Pemkab Proaktif Jemput Dukungan KLH/BPLH untuk Pengelolaan Sampah
- Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan Integritas dan Keteladanan
- Dipimpin Kemendagri Tito Karnavian, Pemprov Sulbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Virtual
- FPPI Mamuju sesalkan stetmen Bupati Tidak berpihak ke rakyat
- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pandangan Fraksi Demokrat terhadap penjelasan Gubernur Sulbar
Mamuju Kareba1-
DPRD Prov. Sulbar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka ” Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat atas Hak Interpelasi DPRD” yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna. Selasa, 24 Agustus 2021.
Rapat ini dipimpin oleh Usman Suhuriah dan didampingi oleh dua unsur pimpinan lainnya yakni H. Abdul Halim dan H. Abdul. Rahim, S.Ag.,MH.
Syamsul Samad sebagai juru bicara Fraksi Demokrat dalam rapat tersebut mengatakan,
” Gubernur sebagai mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, tetapi demi kesuksesan Gubernur sendiri terutama dalam mengimplementasikan Visi Misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat yang kemudian telah dituangkan didalam RPJMD.
Olehnya itu DPRD Prov. Sulbar mempersilahkan Gubernur Sulbar untuk menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada permendagri yang mengatur. Serta DPRD akan tetap mengawal dan mengawasi semua pelaksanaannya sesuai hasil yang telah dirumuskan oleh tim yang dibentuk Gubernur Sulbar.
Apabila tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan melalui penjelasan Gubernur, maka langkah selanjutnya maju untuk menggunakan Hak Angket sebagai upaya maksimal sesuai kewenangan DPRD sebagai wakil rakyat. Pungkas Syamsul Samad sebagai juru bicara Fraksi Demokrat
Setelah mendengarkan juru bicara membacakan pandangan Fraksi-Fraksi, maka pandangan fraksi tersebut akan disatukan dan ditetapkan untuk menjadi pandangan DPRD yang akan ditetapkan pada Rapat Paripurna berikutnya. Tutup Wakil Ketua Usman Suhuriah.
Turut hadir Anggota DPRD diantaranya H. Sukardi M. Noer, Ir. H. Firman Argo Waskito, Drs. H. Itol Syaiful Tonra, MM, Drs. H. Sudirman, Syamsul Samad, S.Ip.,M.Si, Bonggalangi, SE.,MA, Drs. H. Hasan Bado, Ir. A. Muslim Fattah, Dr. Mulyadi Bintaha, M.Pd, H. Kalma Katta,S.Sos.,MM, Muhammad Hatta Kainang, SH, H. Arif Daeng Mattemmu, SE.,M.Kes, Akhmad Iksan Syarif, Taufiq Agus, SH serta beberapa anggota DPRD lainnya yang hadir secara daring melalui via Zoom
Related Posts
0 comments